kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.250   0,00   0,00%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Soal reklamasi, Sandiaga enggan tanggapi Luhut


Rabu, 12 Juli 2017 / 14:42 WIB
Soal reklamasi, Sandiaga enggan tanggapi Luhut


Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak berkomentar banyak ketika diminta tanggapannya mengenai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan soal proyek reklamasi.

"Nanti Oktober saja deh," kata Sandi singkat saat ditanya Kompas.com di Wihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Rabu (12/7) siang.

Luhut sebelumnya menegaskan bahwa Anies Baswedan dan Sandi harus melanjutkan reklamasi. Sebab, menurut dia, sudah ada kajian yang merekomendasikan agar proyek tersebut tetap berjalan. Namun, Luhut tak merinci kajian yang dimaksudnya itu.

Sebelumnya, baik Sandi maupun Anies menyatakan bahwa mereka berpegang teguh pada sikap awal mereka, yaitu menolak reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Bahkan, beberapa hari lalu Sandi menyampaikan, pihaknya segera mengaudit hasil kajian Amdal pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun.

Audit akan dilakukan sesegera mungkin setelah dia dan Anies dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan keduanya dijadwalkan pada bulan Oktober 2017 mendatang.

Sementara itu, menurut Luhut, proyek reklamasi harus tetap berjalan siapa pun pemimpin daerahnya.

Reklamasi juga sudah dimulai pada era kepemimpinan Presiden Soeharto, dilanjutkan kembali pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan kini oleh Presiden Joko Widodo.

"Enggak ada urusan, mau siapa pun pemerintahnya, harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa kita seleramu karena kamu jadi pejabat baru, langsung mau ganti-ganti semua, enggak boleh," ujar Luhut di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (11/7).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×