Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti penyelesaian masalah Over Dimension Overload (ODOL) yang belum juga menemukan solusinya.
Ketua Majelis Profesi dan Etik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono mengatakan, salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih karut-marut dan tidak jelas.
Baca Juga: Penjualan Truk Baru Menyusut, Imbas Pembukaan Keran Impor Truk Bekas
Karut-marutnya kelas, fungsi, dan status jalan itu tersebut terjadi lantaran tidak adanya keselarasan antara UU Jalan dengan UU Lalu Lintas yang tidak pernah sinkron.
“Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu,” ucap Agus dalam keterangan pers, Kamis (21/11).
Menurut Agus, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda. Mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).
Baca Juga: Revisi UU LLAJ Mengakomodasi Ketentuan ODOL
Saat melalui jalan yang berbeda-beda itu, truk-truk tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan.
Apalagi, saat membongkar muatan dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat.
“Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ungkap Agus.
Agus menilai, fakta-fakta tersebut yang akhirnya membuat jalan-jalan, khususnya jalan yang ada di kabupaten banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar.
Baca Juga: Terkait ODOL, Pengusaha Truk dan Logistik Dukung Revisi UU LLAJ
“Jadi, karut-marut antara kelas, fungsi dan status jalan inilah sebetulnya yang menjadi penyebab hancur-hancuran jalan itu. Artinya, penerapan kelas jalan itu tidak sesuai dengan penerapan status jalannya,” jelas Agus.
Selain itu, Agus mengatakan, untuk bisa menjalankan kebijakan Zero ODOL, juga diperlukan pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatannya di jembatan timbang.
Jika itu belum dilakukan maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
