kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Soal Isu Penambahan Nomenklatur Kementerian, Pengamat: Bakal Tuai Kritik


Selasa, 07 Mei 2024 / 11:19 WIB
Soal Isu Penambahan Nomenklatur Kementerian, Pengamat: Bakal Tuai Kritik
ILUSTRASI. Isu penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan Prabowo ? Gibran bakal menjadi 40 mencuat di masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.


Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan Prabowo – Gibran bakal menjadi 40 mencuat di masyarakat. Hal ini mengingat koalisi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut yang gemuk.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, bila hal tersebut dilakukan pada pemerintahan Prabowo – Gibran, akan mendapat kritikan dari masyarakat.

“Jadi Prabowo-Gibran ini ingin mendapatkan kepercayaan publik yang besar, yang baik di awal-awal pemerintahannya, bila dibuat 40 maka nanti akan mendapat kritikan dari masyarakat, akan banyak anggaran negara yang keluar,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (7/5).

Baca Juga: Program Populis Prabowo-Gibran Dinilai Memberatkan APBN, Begini Saran Ekonom

Ujang tak menampik, kabinet Prabowo – Gibran sudah pasti gemuk pasalnya akan ada partai politik yang kalah dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) dan siap bergabung ke dalam pemerintahan.

Namun, dia mencontohkan, seperti kabinet Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin, walaupun memiliki koalisi yang gemuk namun nomenklaturnya tetap sebanyak 34 Kementerian/Lembaga, dan hanya menambah jabatan wakil menteri saja.

“Prabowo menurut hemat saya ya proporsional, 34 menurut saya cukup. Kalau pun nanti struktur koalisinya gemuk tinggal ditempatkan saja orang-orang partai itu di tempat yang pas,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×