Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah tetap harus memprioritaskan kesehatan para jamaah haji.
Ace bilang, kesehatan jamaah harus dijamin termasuk juga protokol kesehatannya selama di Arab Saudi, jika diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan Ibadah Haji.
Mengacu pada tahun lalu dimana 10 hari setelah lebaran, pemerintah telah mengumumkan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji. Tahun ini tercatat, sudah 21 hari setelah lebaran, namun pemerintah belum mengumumkan soal jadi atau tidaknya pemberangkatan haji.
"Kalau saya, merekomendasikan lebih baik pemerintah realistis saja, kita lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan jamaah," ujar Ace kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (2/6).
Ace meminta pemerintah untuk segera memberi ketegasan terkait penyelenggaraan haji. Sebab, sejumlah negara sudah mengumumkan untuk tidak memberangkatkan haji seperti Singapura dengan sejumlah pertimbangan seperti kesehatan.
Baca Juga: Bisnis layanan pendukung haji dan umrah dinilai masih sangat potensial
"Daripada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka, lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," tutur Ace.
Sebelumnya, Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab telah mengumumkan bahwa Pemerintah Arab Saudi akan menyelenggarakan ibadah haji 1442 H/ 2021 M dengan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat. Karena masih pandemi, penyelenggaraan ibadah haji akan digelar dengan "kondisi khusus" untuk melindungi para jamaah dari Covid-19.
Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi menyambut baik update informasi dari Arab Saudi. Menurutnya, kepastian penyelenggaraan haji sudah ditunggu masyarakat Muslim Indonesia, bahkan dunia. Namun, Pemerintah Arab Saudi baru mengumumkan kepastian penyelenggaraan haji, belum ada penjelasan yang terkait rencana operasionalnya.
“Kita tentu bersyukur dengan pengumuman dari Saudi bahwa tahun ini ada penyelenggaraan haji. Namun, Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya,” ujar Khoirizi.
Khoirizi yang juga Direktur Bina Haji ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Arab Saudi.
Sambil menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi ke pemerintah Indonesia, Kemenag juga akan berkoordinasi dengan Dubes Arab Saudi dan Konjen RI di Jeddah terkait tidaklanjut dari update informasi haji ini.
Apapun keputusan Arab Saudi, lanjut Khoirizi, pihaknya siap menerima dan menindaklanjuti. Apalagi, Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR juga sudah melakukan sejumlah persiapan.
Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia. Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50%, 30%, 25%, bahkan hingga 5%.
Selanjutnya: Arab Saudi bakal buka ibadah haji 2021, Kemenag tunggu rencana operasionalnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
