kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.340.000   -1.000   -0,04%
  • USD/IDR 16.712   -13,00   -0,08%
  • IDX 8.570   155,90   1,85%
  • KOMPAS100 1.188   24,76   2,13%
  • LQ45 863   17,67   2,09%
  • ISSI 300   6,15   2,09%
  • IDX30 447   6,81   1,55%
  • IDXHIDIV20 518   8,17   1,60%
  • IDX80 134   2,95   2,26%
  • IDXV30 137   1,51   1,12%
  • IDXQ30 143   2,38   1,69%

Silpa APBN 2009 Masih Ngendon di SBI dan SUN


Kamis, 30 April 2009 / 09:13 WIB
Silpa APBN 2009 Masih Ngendon di SBI dan SUN


Reporter: Uji Agung Santosa |

JAKARTA. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) 2008 ternyata masih saja ngendon di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN). Dana total Rp 51,4 triliun dari Silpa APBD 2008 itu seharusnya tidak ditempatkan di SUN dan SBI melainkan untuk memutar perekonomian daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan temuan itu dalam pembukaan Munas III Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, kemarin. "Sampai hari ini masih ada Rp 51 triliun," ujarnya.

Ia berharap, penggunaan silpa tersebut bisa diatur dengan baik dengan persetujuan DPRD, terutama dioptimalkan untuk perekonomian daerah. Harusnya itu bisa digunakan untuk membuat ekonomi menjadi baik, dan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

Menkeu menambahkan, sebagian besar dana APBN disetor ke daerah. Untuk mendorong ekonomi, maka daerah tidak boleh melakukan ekonomi biaya tinggi yang bisa membebani masyarakat.
Pemda harus member kemudahan terhadap investasi yang akan masuk. “Dengan segala insentif dari pemerintah, pada akhirnya biaya perusahaan tergantung lokasi di daerah,” katanya.

Beberapa stimulus fiskal yang harus dilakukan pemda dan pusat seperti, menghapus retribusi, membebaskan surat ijin usaha perdagangan, menurunkan komponen pajak daerah, memberikan kredit mikro tanpa bunga ke desa, bantuan modal kepada UMKM dan pedagangan kaki lima, bangun pasar desa, bangun rumah bagi masyarakat berpendapat rendah.

“Untuk 2010, penyusunan rancangan APBD harus disesuaikan dengan berbagai prosedur dan peraturan. Tolong daerah berkoordinasi dengan DPRD, dengan fokus menjaga momentum ekonomi agar tidak terkena imbas yang terlalu besar dari krisis,” katanya. Ia menambahkan, ada 2 APBD Kabupaten yang sampai akhir April 2009 belum selesai.

“33 provinsi sudah selesai tapi itupun 2 provinsi selesai Maret. Tapi lihat kabupaten, 105 selesai APBD pada Desember, Maret 73 kabupaten, dan April 20 kabupatan,” katanya. Ia berharap pada 2009 ini semua APBD sudah bisa selesai semua, sehingga pemerintah tidak memberikan sanksi .

Dirjen Perimbangan Keuangan Mardiasmo mengatakan, jumlah Silpa yang ditanamkan dalam SBI dan SUN kali ini tercatat lebih tinggi dibanding tahun 2008. Ia menjelaskan, pada 2008 yang tercatat Silpa APBD mencapai Rp 51 triliun sedangkan pada 2007 sebesar Rp 45 triliun.

“Ada kenaikan karena jumlah APBD bertambah,” kata Mardiasmo. Jika pada 2007 APBD tercatat hanya 484 daerah, pada 2008 mencapai 502 daerah. Apalagi jika ditambah dengan penyerapan yang tidak optimal.

Mardiasmo menambahkan, pada 2008 ada anggaran yang tidak terpakai karena ada beberapa daerah yang tidak menyerahkan APBD-nya. Bahkan menurut catatannya, sampai saat ini masih ada satu kabupaten kota yang belum juga merampungkan APBD 2009. Silpa APBD 2008 akan menjadi bagian dari pembiayaan defisit APBD 2009, apalagi hampir sebagian besar APBD mengalami defisit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×