Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri terus melonjak. Sampai dengan akhir Oktober 2021 masing-masing tumbuh 13,4% dan 13,3% year on year (yoy).
“Kalau dilihat dari komponen. PPN dalam negeri maupun PPh untuk badan semuanya sudah pick,” kata Sri Mulyani dalam acara Kompas CEO Forum 2021, Kamis (18/11).
Merujuk data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun lalu, sampai dengan akhir Oktober penerimaan PPh Badan sebesar Rp 125,16 triliun. Sementara, PPN dalam negeri mencapai Rp 208,85 triliun.
Dengan demikian, hitungan Kontan.co.id, berdasarkan data tahun lalu dikalkulasikan dengan penyataan Menkeu, maka penerimaan PPh Badan sekitar Rp 141,93 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp 236,67 triliun di sepanjang Januari-Oktober 2021.
Baca Juga: Ada 43 aturan turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang akan diterbitkan
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan kinerja penerimaan jenis pajak tersebut tersokong oleh pemulihan ekonomi yang berlangsung hingga saat ini. Oleh karenanya, aktivitas masyarakat makin meningkat, sehingga memberikan efek ke penerimaan negara.
Adapun ia optimistis sampai dengan akhir tahun ini penerimaan pajak bisa tembus target Rp 1.229,6 triliun. Sebab, secara total penerimaan pajak Januari-Oktober 2021 telah mencapai Rp 953,6 triliun.
Pencapaian tersebut setara dengan 77,6% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2021. Artinya, dalam dua bulan ke depan yakni November-Desember, pemerintah masih perlu mengejar setoran pajak sebesar Rp 276 triliun supaya capai target.
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji memprediksi penerimaan pajak bisa mencapai target tahun ini. Pasalnya, pola rebound penerimaan pajak selama tiga bulan terakhir menunjukkan pertumbuhan yg menggembirakan dan pada Oktober angkanya meningkat hingga 15%.
Baca Juga: Sri Mulyani jelaskan urgensi reformasi pajak dalam UU HPP
