Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Wacana pemerintahan Presiden Joko Widodo diperpanjang sampai tiga periode kembali mencuat.
Adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memantik kabar itu.
Airlangga mengaku menerima aspirasi itu dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang ingin pemerintahan Presiden Joko Widodo berlanjut sampai tiga periode saat kunjungan kerja di sana.
"Aspirasinya tentu kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam kunjungan kerja di Siak, Kamis (24/2).
Sebagai ketua umum Partai Golkar, dia siap menerima aspirasi tersebut. Kata dia, tugas ketua umum partai adalah menyerap aspirasi rakyat, termasuk aspirasi agar masa jabatan Jokowi diperpanjang.
Baca Juga: Waketum Partai Golkar Sebut Partainya Serius Kaji Opsi Perpanjangan Jabatan Jokowi
Airlangga berjanji akan membicarakan usulan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.
Tak cuma Golkar, suara terbaru juga datang dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ia juga sepakat bila Pemilu 2024 diundur.
Lima alasan jadi pertimbangan yakni pertama pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani.
Kedua, ekonomi Indonesia belum membaik. Saat ini, pertumbuhan ekonomi rata-rata di 3%-3,5%. Banyak masyarakat yang masih kehilangan pekerjaan dan banyak usaha yang belum kembali pulih.
Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Prabowo Masih Teratas, Ungguli Ganjar dan Anies
Ketiga, pertimbangan situasi global, seperti ekonomi global, konflik antara Rusia-Ukraina akan berpengaruh bagi ekonomi Indonesia dan global.
Keempat, pemilu membutuhkan biaya besar yaknu berkisar Rp 180 triliun-190 triliun. Di tengah ekonomi yang masih sulit, alokasi dana Pemilu bisa untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Kelima, banyak program-program pembangunan tertunda karena pendemi. Perpanjangan dan penundaan Pemilu juga demi keberlanjutan kebijakan .
Apalagi, kata Zulhas panggilan karib Ketum PAN, survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Presiden Jokowi terbilang tinggi. “Angkanya mencapai 73% lebih,” ujar Zulhas menyebut alasan usulan penundaan Pemilu 2024 dalam jumpa pers (25/2).
Baca Juga: Airlangga Hartato dan Cak Imin Tak Masuk Capres Pilihan Versi Survei Litbang Kompas
Ini pula kali pertama, ada wacana perpanjangan masa pemerintahan Joko Widodo. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 agar berlanjut
Kata Cak Imin, panggilan karibnya menyebut jika Pemilu 2024 tetap digelar bisa mengganggu stabilitas ekonomi.
Cak Imin mengaku usulan ini mencuat pasca ia menerima aspirasi dari para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai bank du ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2)
Kata dia, agar stabilitas pemulihan ekonomi berlanjut dan kebijakan berlanjur, ia mengusulkan agar Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun,
Cak Imin menyebut, pengusaha dan ekonom sangat optimis dengan pemulihan ekonomi dan peluang ekonomi di 2022. Perubahan kepemimpinan, banyak momentum-momentum ekonomi recovery 2 tahun pasa pandemi bisa terlewatkan.
"Mereka menyatakan 2022-2023 akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibanding negara-negara mana pun,” ujar dia.
Momentum ini sebaiknya jangan diabaikan. Apalagi, kata Muhaimin, dari hasil kunjungan dia ke daerah, aspirasi memperpanjang pemerintahan Jokowi satu tahun sampai dua tahun juga banyak disuarakan di daerah.
Tahun 2021, wacana memperpanjang masa jabatan pemerintah Jokowi juga riuh. Saat itu, Jokowi menegaskan akantidak berminat menjabat tiga periode.
Jokowi mengaku setia dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan amanah Reformasi 1998.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
