kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 2 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.912.000   -20.000   -1,04%
  • USD/IDR 16.450   167,00   1,00%
  • IDX 6.816   48,94   0,72%
  • KOMPAS100 985   6,24   0,64%
  • LQ45 763   1,83   0,24%
  • ISSI 216   1,39   0,64%
  • IDX30 397   1,52   0,38%
  • IDXHIDIV20 474   2,31   0,49%
  • IDX80 111   0,22   0,20%
  • IDXV30 115   -0,82   -0,71%
  • IDXQ30 130   0,67   0,52%
  • EMAS 1.912.000   -20.000   -1,04%
  • USD/IDR 16.450   167,00   1,00%
  • IDX 6.816   48,94   0,72%
  • KOMPAS100 985   6,24   0,64%
  • LQ45 763   1,83   0,24%
  • ISSI 216   1,39   0,64%
  • IDX30 397   1,52   0,38%
  • IDXHIDIV20 474   2,31   0,49%
  • IDX80 111   0,22   0,20%
  • IDXV30 115   -0,82   -0,71%
  • IDXQ30 130   0,67   0,52%
  • EMAS 1.912.000   -20.000   -1,04%
  • USD/IDR 16.450   167,00   1,00%
  • IDX 6.816   48,94   0,72%
  • KOMPAS100 985   6,24   0,64%
  • LQ45 763   1,83   0,24%
  • ISSI 216   1,39   0,64%
  • IDX30 397   1,52   0,38%
  • IDXHIDIV20 474   2,31   0,49%
  • IDX80 111   0,22   0,20%
  • IDXV30 115   -0,82   -0,71%
  • IDXQ30 130   0,67   0,52%

Sengketa tanah, massa kecewa dengan sikap pemerintah


Kamis, 12 Januari 2012 / 18:03 WIB
Sengketa tanah, massa kecewa dengan sikap pemerintah
ILUSTRASI. ilustrasi. Terakhir pendaftaran lelang mobil dinas di Jakarta, Daihatsu Xenia 2012 Rp 42 juta. KONTAN/Baihaki/15/1/2019


Reporter: Eka Saputra |

JAKARTA. Perampasan tanah mudah terjadi karena pemerintah pusat dan daerah tidak segan-segan mengerahkan aparat kepolisian menghadapi masyarakat yang menyuarakan tuntutan. Begitupun dengan korporasi yang memiliki pam swakarsa. Hal itu disampaikan Koordinator Umum Aksi
Serikat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia, Agustiana. Selain itu, menurutnya, sejumlah perangkat hukum yang disahkan legislator pun memuluskan perampasan tersebut.

“Oleh karenanya kami menuntut pencabutan Undang-Undang yang mengakibatkan perampasan tanah, seperti UU Penanaman Modal, UU Kehutanan, UU Perkebunan, UU Sumber Daya Air, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Minerba dan UU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan,” katanya (12/1).

Pihaknya pun meminta dilakukan audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha Perkebunan, Hak Guna Bangunan, Surat Keputusan Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Hutan, serta Izin Usaha Pertambangan. Mereka merasa kecewa dengan sikap pemerintah menangai persoalan sengketa tanah.

“Baik itu kepada swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah diberikan demi kepentingan rakyat,” tukasnya.

Aksi kali ini diikuti 7000 ribu petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, pemuda mahasiswa, perankan pemerintahan desa, dan organisasi non-pemerintah. Pagi hari mereka berunjuk rasa di depan
Istana Presiden, siangnya dengan sekitar 2000 massa yang tersisa aksi dilanjutkan di depan Gedung DPR. Dua bilah pagar di sisi gerbang Gedung DPR dirobohkan massa. Tiga orang sempat diamankan aparat
keamanan akibat insiden itu. Aksi pun mereda seiring hujan deras yang mengguyur ibu kota.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×