Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan, pihaknya telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021 yang berisi panduan umum mengenai pelaksanaan PPKM mikro. Selain itu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan 15 kepala daerah yang akan menerapkan PPKM mikro. Pemerintah daerah menyatakan kesiapannya untuk menerapkan PPKM mikro tersebut.
“(Aturan) di daerah PPKM (mikro) dapat disesuaikan berdasarkan tantangan daerah masing-masing," kata Tito.
Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan, upaya penanganan covid-19 dilakukan secara bersamaan melalui penerapan 3M, 3T, vaksinasi dan penerapan PPKM mikro. Kebijakan ini perlu didukung dan dilaksanakan semua lapisan masyarakat agar upaya yang selama ini telah dijalankan tidak menjadi sia-sia.
Baca Juga: Pemerintah kembali perpanjang PPKM mikro hingga 5 April 2021
Dihubungi secara terpisah, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyebut, PPKM mikro pada prinsipnya juga memberikan kelonggaran aktivitas berusaha, misalnya penambahan jam buka restoran.
Ajib mengingatkan, sembari menunggu 70% masyarakat menjalankan program vaksinasi, dan terbentuk herd immunity, penting bagi masyarakat untuk tetap disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, aktivitas bisnis harus terus mendapat ruang kelonggaran agar ekonomi terus bergerak.
“Kalau semua stakeholder disiplin dengan prokes dan aturan PPKM mikro, hal ini bisa menghambat penyebaran pandemi,” ucap Ajib.
Selanjutnya: Satgas Penanganan Covid-19: Perkembangan Covid-19 di Jawa dan Bali membaik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
