Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
"Ini produk baru yang diluncurkan sejak 2018. Tetapi sejak diluncurkan di 2018, pasar belum merespon dengan baik, karena itu kita intensifkan di 2019 sehingga menjadi 5,.178 unit," tutur Eko.
Eko juga menerangkan, tidak seluruh permohonan yang diajukan diterima oleh satker. Di 2019, permohonan BP2BT ke satker awalnya sebesar 6.529 unit, tetapi terus berkurang seiring dengan tahapan pengujian yang dilakukan. Dari 6.529 pemohon yang sudah melalui pengujian otomatis/manual, berlanjut lagi ke penerbitan SK.
Namun, dari proses tersebut, hingga 17 Desember 2019 terdapat 6.244 pemohon yang memenuhi syarat dan 285 pemohon yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya hanya 5.178 pemohon yang berlanjut hingga ke akad dan pencairan dana.
Baca Juga: Nilai kontrak baru Wijaya Karya Gedung (WEGE) mencapai Rp 9,6 triliun
Untuk 2020, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi kurang lebih 95.000-102.500 unit rumah. Untuk SBUM dianggarkan Rp 600 miliar untuk 150.000 unit rumah.
Untuk BP2BT, anggaran yang tersedia sebesar Rp 13,44 miliar untuk 312 unit. Eko menerangkan, target BP2BT bisa meningkat volumenya menjadi 68.654 unit mengingat anggaran program ini berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 2020 yang bisa di-top up kapanpun. Program Tapera/SMF pun ditargetkan bisa disalurkan untuk 8.460 unit rumah.
Berbeda dengan program lainnya, program SSB tahun depan dihentikan karena beban fiskalnya yang tinggi. "SSB meskipun di DIPA kami ada, itu sifatnya adalah untuk melayani urunan tagihan selisih bunga yang akadnya dari 2015 sampai 2019," ujar Eko.
Baca Juga: Waskita (WSKT) Menerima Pembayaran Proyek Turnkey Rp 7,8 T
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
