/2011/11/26/441164931.jpg "SBY: Pamong praja jangan sampai salah asuh")
Reporter: Noverius Laoli | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar pembinaan dan pendidikan terhadap pamong praja tidak salah. Sebab, selama ini, kabar buruk tentang sistem pendidikan di IPDN kerap terderngar.
Demikian hal itu diungkapkan SBY saat berpidato di Upacara Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri angkatan ke XX tahun 2013 di Jatinangor, Jawa Barat,
"Kita tidak ingin akibat metode pengasuhan yang salah, para Pamong Praja memiliki perilaku yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan karakter abdi negara dan pemimpin masyarakat," tutur SBY seperti dikutip dari teks Pidato Presiden, Rabu (28/8).
Menurut SBY, lulusan IPDN tahun 2013 ini merupakan hasil dari upaya perbaikan dan penyempurnaan secara menyeluruh terhadap sistem pendidikan di IPDN.
SBY mengklaim, pemerintah telah melakukan penyempurnaan pendidikan di IPDN sejak tahun 2009 lalu. Salah satunya menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan.
Melalui beleid itu pula, lanjut SBY, maka nomenklatur Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri berubah menjadi lnstitut Pemerintahan Dalam Negeri.
Perubahan nomenklatur kelembagaan itu, membawa implikasi terhadap perubahan sistem pendidikan di kampus IPDN. "Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pola pengasuhan yang lebih sehat dan mendidik kepada para praja selaku peserta didik," kata SBY.
SBY menambahkan, pengasuhan harus dilakukan secara seimbang, sehingga baik kondisi fisik maupun mental praja senantiasa siap dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan pelatihan, sebagai bagian dari sistem pendidikan di IPDN. "Kita telah menghentikan cara-cara pengasuhan yang merusak," imbuh Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Pada kesempatan itu, SBY juga memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai oleh lembaga pendidikan kepamong-prajaan ini.
Pemerintah menyadari bahwa peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat ditentukan pula oleh adanya lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang dapat melahirkan lulusan yang berintegritas dan berkualitas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
