Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Salah satu masalah yang mengganjal pengembangan kapasitas Bandara Udara (bandara) Ahmad Yani di Semarang, adalah perbedaan penghitungan antara PT Angkasa Pura dengan Kementerian Pertahanan, sebagai pemilik lahan.
Menurut menteri koordinator bidang perekonomian Hatta Rajasa setelah dilakukan pembahasan bersama dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah menteri, presiden meminta Kementerian Pertahanan dan Angkasa Pura membuat proposal baru.
"Presiden minta dalam dua minggu ke depan, harus sudah siap," ujar Hatta, Rabu (2/4) di istana Negara.
Nah, setelah ada proposal baru tersebut diharapkan Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara, sudah menetapkan pola kerjasama bagi hasil. Bukan hanya itu, dalam proposal tersebut juga harus mempertimbangkan nilai keekonomian.
Hingga tahun 2012 lalu, dana yang sudah dikeluarkan untuk pengembangan Bandara Ahmad Yani khusus untuk sisi udara mencapai Rp 308 miliar, yang disalurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 melalui Kementerian Perhubungan. Sementara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jateng sebesar Rp 171,195 miliar, dan dari APBD Semarang Rp 8,15 miliar.
Untuk pengembangan sisi darat, yang terdiri dari pembangunan terminal penampung calon penumpang membutuhkan dana hingga Rp 657 miliar. Sedangkan untuk jalan dan akses transportasi dianggarkan dana dari APBD Semarang 58 miliar, dan APBD Jateng 25 miliar.
"Tentu ini berkembang, bisa meningkat atau sedikit ke bawah," kata Hatta. Tergantung pola kerjasama baru antara Kemenhan, Angkasa Pura dan Pemerintah Daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
