Reporter: Yudho Winarto, Dwi Nur Oktaviani | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Rencananya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie di kompleks Istana. Pertemuan ini membahas soal masa depan koalisi yang sudah dibangun 1,5 tahun terakhir ini.
"Keduanya akan bertemu secepatnya, minggu ini, membahas mengenai masa depan koalisi. Pertemuannya di istana tapi saya belum tahu pastinya kapan," kata Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Senin (7/3).
Lebih lanjut, Agung memaparkan reshuffle dan koalisi merupakan dua hal yang berbeda. Dirinya menepis anggapan reshuffle ditentukan dari format baru koalisi. "Reshuffle merupakan kewenangan presiden. Kalau evaluasi koalisi, masih seperti apa adanya karena surat perjanjian masing-masing ketua umum partai peserta koalisi belum dicabut," ujarnya.
Sementara itu, Heru Lelono, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi dan Informasi mengatakan, komunikasi dengan partai politik terus dilakukan agar tidak ada lagi guncangan politik yang selama ini menjadi anggapan masyarakat.
“Presiden gencar berbicara dengan parpol-parpol supaya di masa depan tidak ada lagi kesan terjadi guncangan politik. Terkait reshuffle, itu sesuatu yang konkret karena sudah dibicarakan," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Sidiq menyatakan, jika PKS harus keluar koalisi maka pemutusan kontrak harus secara langsung, sebagaimana dulu PKS terbentuk dalam koalisi melalui komunikasi secara langsung oleh SBY.
Lantaran hingga kini, politisi PKS tersebut mengaku belum menerima surat apa pun terkait reshuffle kabinet. Baginya, PKS punya kontrak politik Setgab dan selama ini tidak pernah berubah.
“Ya kami masih tetap pada kontrak itu. sejauh ini kami menilai sikap politik PKS tidak melanggar kontrak politik kalau Presiden mau penilaian sepihak, silakan PKS akan menunggu itu,” kata Mahfudz.
Walaupun demikian, Mahfudz mengatakan menteri-menteri PKS siap jika memang nanti SBY akan memutuskan untuk melakukan reshuffle. “Masih menjadi koalisi atau oposisi itu bukan hal yang prinsip. Kita belum tahu langkah politik apa yang akan diambil kalau keluar dari koalisi. Kami tidak mau berandai-andai,” tambahnya,
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
