Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim selama ini menerapkan kebijakan yang tak menyerahkan sepenuhnya ekonomi ke mekanisme pasar. Presiden pun menyatakan tidak ada keadilan dalam kapitalisme.
"Saya pegang teguh keyakinan bahwa pilihan ekonomi jangan sepenuhnya diserahkan ke pasar. Pasar sering tidak sempurna. Terbukti di mana-mana gagal. Kapitalisme pasar sering tidak melihat unsur keadilan," kata Presiden saat bersilatuhrahmi dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin ( 4/11/2013 ).
Namun, kata Presiden, menyerahkan mekanisme kepada pasar juga bisa membuat ekonomi menjadi efisien. Dengan menyerahkan sebagian kepada pasar, monopoli tidak mendapat ruang yang subur. Segala sesuatu yang diatur pemerintah, kata dia, juga belum tentu baik.
"Oleh karena itu, perlu kepatutan di mana pemerintah mendorong, membantu, menciptakan regulasi dan infrastruktur. Kita juga analisis kalau pasar tidak melakukan, yah kita harus sama-sama melakukannya," kata Presiden.
Presiden meminta dunia usaha membantu pemerintah mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat. Contohnya, Presiden ingin agar dunia usaha bisa menjaga stok komoditas kebutuhan rakyat agar harga stabil. Peran pemerintah, ujar Presiden, adalah membuat regulasi atau mengucurkan anggaran.
"Tidak fair kami lakukan semua tapi bisnis tidak peduli bahwa ada sesuatu yang penting kita jaga. Stabilitas harga pangan misalnya, energi, dan lain-lain. Sangat mungkin kita satukan. Tapi sekali lagi dengan sinergi kita bisa atasi masalah," kata Presiden. (Sandro Gatra/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
