Sumber: KONTAN | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sedang menyusun aturan yang membolehkan masyarakat memelihara satwa langka. Ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan populasi hewan yang jumlahnya terus menyusut itu.
Aturan tersebut akan menjadi payung hukum bagi masyarakat yang tertarik untuk memelihara satwa langka. Termasuk untuk dikembangbiakkan. "Kami sedang susun peraturan menteri soal itu," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemenhut Darori, akhir pekan lalu.
Calon beleid tersebut akan mengatur soal syarat-syarat pemeliharaan satwa langka di rumah. Aturan mainnya, antara lain keharusan untuk membayar uang jaminan sebesar Rp 1 miliar. Tak hanya itu, masyarakat juga diwajibkan untuk membuat kandang sesuai dengan standar.
Masyarakat yang berminat memelihara satwa langka juga akan disurvei oleh petugas terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui kemampuannya dalam memelihara binatang dilindungi itu. Dengan aturan ini, orang tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi memelihara satwa langka.
Program pemeliharaan satwa langka sebetulnya pernah dilakukan beberapa tahun lalu untuk spesies Jalak Bali. Program ini terbukti berhasil mengerek populasi burung asli Pulau Dewata itu hingga 1.000 ekor.
Darori menjelaskan, penyusunan aturan tentang pemeliharaan satwa langka tersebut juga seiring dengan target Kemenhut menambah jumlah satwa langka asli Indonesia sebanyak 3%. Target ini harus bisa dicapai dalam waktu lima tahun. Harimau Sumatera, misalnya, kini populasinya hanya tinggal 400 ekor saja, baik yang ada di alam liar maupun kebun binatang.
Target penambahan 3% memang terlihat kecil, "Tetapi untuk mencapai hal itu tidak mudah," kata Darori. Solanya, Darori menjelaskan, banyak satwa langka yang tidak mudah berkembang biak karena memang siklus hidupnya seperti itu. Contoh, Badak, yang baru bisa melahirkan setelah puluhan tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
