kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Satu lagi gebrakan, Jokowi-Basuki di birokrasi


Selasa, 11 Desember 2012 / 10:16 WIB
Satu lagi gebrakan, Jokowi-Basuki di birokrasi
ILUSTRASI. Brosur berbagai produk asuransi umum di kantor layanan asuransi di Jakarta, Rabu (24/1).KONTAN/Cheppy A. Muchlis


Reporter: Edy Can | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuat gebrakan. Demi mengoptimalkan layanan kepada warganya, Pemprov DKI merancang sistem pelayanan terpadu satu pintu yang dapat digunakan untuk mengurus semua surat-surat birokrasi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, nantinya warga DKI hanya perlu datang ke kelurahan, kecamatan, atau wali kota untuk mengurus semua jenis surat, baik itu surat izin, KTP, IMB, maupun lainnya. "Kami ingin agar masyarakat kalau urus surat apa pun tinggal datang ke kantor yang terdekat. Terserah, kantor lurah, camat, atau wali kota," kata Basuki, Selasa (11/12).

Dia mengatakan, sistem pelayanan terpadu satu pintu akan membuat birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta berjalan lebih optimal. Pasalnya, sistem ini bakal memutus sejumlah kerumitan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi (online). Masyarakat yang menguasai teknologi dapat mengirim semua data berkaitan dengan surat yang ingin diproses melalui www.jakarta.go.id. Sementara masyarakat yang mengalami keterbatasan dapat mendatangi kantor terdekat dan akan dibantu dengan petugas di lokasi.

Dengan sistem tersebut, Basuki berharap proses birokrasi pembuatan surat menjadi lebih mudah. Pengawasan pun dapat berjalan dari semua elemen karena masyarakat dapat mengetahui kendala yang memicu proses birokrasinya macet. "Jadi, prinsipnya nggak perlu datang ke kantor pun bisa, tetapi kalau nggak melek (internet), tinggal datang ke kantor terdekat, sementara akan kami buat di kantor wali kota dan kecamatan," ujarnya. (Indra Akuntono/Kompas.com)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×