Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, hari ini menyelenggarakan perayaan puncak bertajuk “Kolaborasi Satu Dekade: Aksi Kolektif Mendorong Kebijakan Berbasis Bukti.”
Acara berkonsep partisipatif hibrida tersebut menandai berakhirnya kiprah program dalam sektor pengetahuan di Indonesia. Sejak dimulai pada Mei 2013, KSI bekerja sama dengan 4 kementerian dan lembaga (K/L), 16 lembaga riset kebijakan, 11 mitra strategis, dan 5 mitra internasional dalam upaya peningkatan kualitas riset sebagai basis perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Bappenas dan KSI selama sepuluh tahun terakhir. Mengembangkan sektor pengetahuan yang unggul merupakan proses yang berkesinambungan dan harus berkelanjutan. Kami percaya, transformasi ekonomi Indonesia tidak terlepas dari pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan inovasi,” kata Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam menyampaikan pidato kunci mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Baca Juga: Pemerintah Menyusun Transformasi Ekonomi Digital yang Inklusif dan Berkelanjutan
Program KSI berlangsung dalam dua fase. Pada Fase 1 (2013–2017), KSI membantu lembaga riset kebijakan nonpemerintah maupun pemerintah untuk memperkuat kapasitas riset dan manajemen organisasi. Pada Fase 2 (2017–2022), KSI memperluas asistensi agar mencakup dimensi perumusan kebijakan yang lebih holistik, termasuk dalam menyusun platform manajemen pengetahuan dan menyampaikan data dan analisis secara lebih terbuka kepada publik. Hal ini diejawantahkan, misalnya melalui Indonesia Development Forum (IDF), Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA), dan Manajemen Pengetahuan Perencanaan Pembangunan (MP3).
Pada kemitraan selama satu dekade antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia tersebut, KSI mendorong penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan untuk menghasilkan keluaran yang lebih baik dan inklusif. Beberapa pencapaian penting yang diraih dari kemitraan ini, termasuk peningkatan penggunaan bukti dalam pembuatan kebijakan, kolaborasi penelitian, pendanaan dan tata kelola penelitian, serta keterlibatan publik dalam debat kebijakan.
Selain itu, dukungan KSI terhadap peran analis kebijakan juga mengarah pada pelembagaan analis kebijakan sebagai perantara pengetahuan dalam ekosistem pengetahuan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
KSI juga bekerja sama dengan media untuk menggunakan jangkauan mereka sebagai perantara pengetahuan untuk mempromosikan pentingnya ekosistem pengetahuan dan inovasi secara aktif. Seiring waktu, kesadaran publik terhadap kebutuhan penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan meningkat, terutama didorong oleh semakin banyaknya kegiatan diskursus publik dan pemberitaan di media massa.
Sejalan dengan gagasan untuk menyampaikan pengetahuan secara terbuka kepada publik, kolaborasi antara Bappenas dan KSI menjadikan IDF sebagai wadah diskusi tingkat tinggi yang mendorong terjadinya pertukaran pikiran di antara para aktor pengetahuan.
Baca Juga: Australia akan bantu tingkat ketimpangan antardaerah di Indonesia.
Dalam hal kolaborasi dan manajemen pengetahuan, dukungan KSI untuk KRISNA telah memainkan peran utama dalam menyelaraskan proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Dukungan manajemen pengetahuan ini lebih lanjut dikembangkan melalui integrasi sistem manajemen pengetahuan di seluruh unit dan direktorat Bappenas.
Lebih lanjut, dukungan KSI untuk reformasi regulasi pengadaan telah mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Selain itu, kemitraan KSI dengan lembaga penelitian kebijakan Indonesia telah membantu mereka dalam memainkan peran kunci di sistem pengetahuan Indonesia dengan meningkatkan kualitas penelitian, pengaruh/perubahan kebijakan, dan menjadi lebih berkelanjutan secara finansial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
