Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN yang menetapkan tiga roadmap penguatan peran sektor BUMN 2020-2024 dipertanyakan kalangan anggota DPR RI.
Pasalnya, roadmap tersebut dianggap belum begitu jelas alias samar-samar maksud dan tujuannya.
Adapun tiga roadmap penguatan peran sektor BUMN tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu pertama, survival dan kelangsungan hidup di periode kuartal II 2020 sampai 2021.
Kedua, restrukturisasi dan realignment antara kuartal II 2020 hingga akhir 2020. Ketiga, inovasi dan transformasi dalam hal menciptakan partisipasi swasta dan spesialisasi BUMN dengan tujuan komersial dan sosial.
Baca Juga: Blak-blakan Ahok, sebut direksi Pertamina doyan melobi menteri
Anggota komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai, sejauh ini kolaborasi antara BUMN dengan pelaku usaha UMKM dan koperasi belum terlihat secara konkret.
"Meskipun ada roadmap yang dibuat pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, keberpihakan BUMN terhadap UMKM dan koperasi belum begitu clear," ungkap Bendahara Megawati Institute dalam keterangannya, Selasa (15/9).
Menurutnya, roadmap yang dibuat kementerian BUMN belum begitu jelas konsepnya. "Roadmapnya samar-samar mau dibawa ke arah mananya juga belum jelas. Padahal kalau kita ingat Periode Kementerian BUMN sebelumnya , jelas ingin membawa BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai. Kalau sekarang Arah nya mau kemana masih samar samar," ungkap Politikus PDIP itu.
Selain itu, menurutnya, pelibatan kalangan swasta dalam roadmap tersebut tidak realistis.
"Dalam Roadmap 2020-2024, justru kalangan swasta akan dilibatkan di ujung periode pemerintahan ini. Ini kan tidak realistis, padahal saat ini justru saat yang tepat untuk mengajak dan melibatkan kalangan swasta di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Setahu saya kementerian BUMN sudah mencanangkan kalau proyek BUMN yang nilainya di bawah Rp14 miliar pelaku UMKM atau swasta bisa ambil, sekarang mana faktanya," sindirnya.
Lebih lanjut Darmadi juga menekankan agar ada kejelasan porsi anggaran yang dituangkan dalam Roadmap tersebut.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR hapus rencana pembentukan BUMN Khusus Migas dalam RUU Cipta Kerja
"Mestinya ada detail program penguatan kemitraan antara UMKM dan Koperasi ,pelaku swasta dan BUMN dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai TAP MPR XVI/1998 ," tegasnya.
"Amanat Tap MPR RI nomor 16 Tahun 1998 jelas mengamanatkan bagaimana BUMN harus membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan UMKM dan koperasi serta kalangan swasta. Sinergitas diperlukan sebagai pengejawantahan amanat Tap MPR RI nomor 16 Tahun 1998 tadi itu. Ada baiknya Road Map direvisi lagi oleh Kementerian BUMN agar sesuai dengan demokrasi ekonomi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
