Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
“Jika kita analisis kedua sumber potential tax dispute di atas, kita harus merujuk pada standar akuntansi yang dirujuk saat perumusan UU PPh," ujar Prianto.
Alasannya adalah karena paradigma akuntansi di UU PPh sejak pemberlakuan pertama kali di 1983 sampai sekarang tidak pernah berubah. “Berdasarkan penelitian disertasi saya, paradigma akuntansi untuk menghitung PPh Badan sesuai UU PPh dari dulu sampai sekarang tetap menggunakan akuntansi harga perolehan (Historical Cost Accounting atau HCA)," katanya.
Untuk risiko pajak pertama, Prianto menegaskan, fokus utama dari HCA adalah transaksi (transaction-focused), bukan substansi ekonomi (economic substance focused) seperti yang diadopsi oleh PSAK 73. Ketika terjadi tax dispute, ketentuan PPh harus memberikan kepastian (certainty) bagi perusahaan dan petugas pajak. Untuk itu, kedua pihak tersebut harus sama-sama mengacu pada dokumen transaksi sebagai alat pembuktian.
Baca Juga: Kurs pajak hari ini 7-13 April 2021, rupiah balik melemah atas mayoritas mata uang
“Jika pakai dokumen transaksi, bukan substansi ekonomi, para pihak yang bersengketa tersebut akan dengan mudah memperoleh kepastian hukum," tuturnya.
Dengan demikian, sesuai dokumen transaksi, perusahaan membayar imbalan sewa, bukan imbalan bunga. Selain itu, perusahaan tidak memiliki aset yang disewa sehingga sesuai Pasal 11 UU PPh, perusahaan sebagai penyewa (lessee) tidak dapat melakukan penyusutan.
Untuk risiko pajak kedua, jika perusahaan dan petugas pajak sepakat bahwa UU PPh fokus pada transaksi untuk memberikan kepastian hukum, potensi tax dispute tidak akan terjadi. Ini karena kedua pihak tersebut pasti merujuk pada dokumen transaksi yang menguraikan kontrak sewa. Dengan demikian, perusahaan yang melakukan pembayaran akan memotong PPh atas imbalan sewa, bukan imbalan bunga.
“Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2010, sebenarnya otoritas pajak dapat menerbitkan peraturan yang memberikan penegasan karena ada perubahan PSAK," kata Prianto.
Ketentuan tersebut secara tegas memberi otoritas pajak wewenang untuk menerbitkan peraturan yang dapat menetapkan saat pengakuan penghasilan dan biaya bagi Wajib Pajak karena ada perubahan PSAK. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga biaya kepatuhan perusahaan dapat diminimalkan. Selain itu, potential tax dispute terkait penerapan PSAK 73 juga dapat diminimalkan.
Selanjutnya: Begini cara Ditjen Pajak dorong pelaporan SPT Tahunan 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
