kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.455.000   12.000   0,83%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

Rieke miris dengan lambannya evakuasi TKI di Arab Saudi


Rabu, 09 Februari 2011 / 19:22 WIB
ILUSTRASI. Mobil listrik Wuling


Reporter: Dwi Nur Oktaviani | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Rieke Diah Pitaloka merasa evakuasi WNI di Mesir sangat bertolak belakang dengan mandeknya pemulangan TKI di Arab Saudi. Bukan hanya itu, Rieke merasa ada semacam diskriminasi yang terlihat dalam kenyataan itu. "Saya mengapresiasikan Menlu mengevakuasi di Mesir, tapi seharusnya langkah yang sama juga dilakukan terhadap warga Indonesia khususnya di Arab Saudi," ujar Rieke di Gedung DPR Nusantara I Rabu (9/1).

Politisi PDI P itu pun menginformasikan saat ini TKI telah ditampung di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Arab. Rieke berharap, tindakan Mesir bukan hanya untuk pencitraan pemerintah saja karena ramainya pemberitaan internasional, sehingga pemerintah seolah-olah melindungi warga negara.

Bagi Rieke kepentingan politik yang terselip dari upaya pemulangan WNI dari negeri piramid adalah hal yang wajar. "Saya rasa ini tidak masalah. Memang yang namanya pejabat publik MPR, DPR, Yudikatif, dan Eksekutif harus memiliki kepentingan politik. Tapi yang harus dipertanyakan kepentingan politik itu untuk siapa? Apakah untuk rakyat apa untuk melanggengkan kekuasaannya," imbuh anggota komisi IX itu.

Rieke pun sempat memberi contoh jelas terkait kurangnya perhatian Menlu terhadap pemulangan TKI. Contohnya ada seorang TKI Taiwan bernama Sri Mulyani yang sudah dua tahun koma di Taiwan. TKI itu hingga saat ini belum pulang ke Jakarta lantaran pemerintah Indonesia tidak mengurusi exit permit untuk pemulangan TKI itu.

Padahal, pemerintah Taiwan telah memberikan exit permit untuk Sri. Sekadar informasi, selama Sri koma pemerintah Taiwan telah menanggung pembiayaan perawatan, bahkan Taiwan siap menyiapkan ruangan dan memberikan alat medis jika dia harus dipulangkan. “Lalu kira-kira di mana peran dan tanggung jawab Menlu dalam kasus itu,” gugat Rieke.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×