Revisi UU BUMN Perkuat Danantara, tapi Tantangan Tata Kelola Belum Selesai

Kamis, 02 Oktober 2025 / 20:02 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri PAN RB Rini Widyantini (kiri) saat rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). UU BUMN resmi diubah 2 Okt 2025. Simak dampak BP BUMN, Danantara, dan perubahan tata kelola bagi ekonomi Indonesia.

Reporter: Lydia Tesaloni | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengesahan revisi UU BUMN dinilai sebagai langkah penting dalam merombak arsitektur kelembagaan perusahaan pelat merah.

Namun, restrukturisasi kelembagaan ini disebut bukan akhir dari masalah, melainkan awal dari trade-off baru yang harus dikelola secara hati-hati.

Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi berlaku sejak disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (2/10/2025).

Revisi tersebut resmi menurunkan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dengan peran sebagai regulator, sekaligus mempertegas posisi Danantara sebagai pengendali ekonomi BUMN.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengibaratkan langkah tersebut sebagai tindak “memindahkan kokpit BUMN ke satu pilot”, yakni Danantara, sementara BP BUMN berfungsi sebagai menara pengawas.

Achmad menjelaskan, masalah utama BUMN selama ini adalah dualisme peran Kementerian BUMN yang bertindak sekaligus sebagai regulator dan pemilik ekonomis.

Dualisme itu, menurutnya, membuat akuntabilitas melebur, keputusan korporasi tersendat, dan performa tidak konsisten.

Nah, ia menilai revisi UU BUMN ini berhasil menghapus dualisme tersebut. Dus, pembagian tugas yang lebih jelas membuka jalan perbaikan tata kelola. Namun, sentralisasi kewenangan juga harus ditandingi checks-and-balances yang tegas.

Di samping itu, Achmad mengingatkan bahwa struktur baru tidak serta merta membuat kinerja keuangan BUMN yang banyak lesu melonjak. Ia bilang kunci keberhasilan ada pada kontrak public service obligation (PSO) yang jelas dan transparan.

“Tanpa kerangka PSO yang terkontrak, penugasan layanan publik akan terus menggerus kinerja holding, dan pada akhirnya menagih kompensasi diam-diam dari APBN. Revisi UU membuka peluang memperbaiki ini, tapi belum menjamin mekanisme kontrak PSO yang rinci,” jelas Achmad kepada Kontan, Kamis (2/10/2025).

Achmad menegaskan, efisiensi Danantara harus diimbangi oleh penguatan regulator. Dalam hal ini, BP BUMN mesti diberi hak konfirmasi untuk aksi korporasi material, kewajiban keterbukaan kinerja per holding, hingga protokol sanksi bila standar tata kelola dilanggar.

Di samping itu, ia bilang ada setidaknya enam langkah yang perlu segera ditempuh setelah revisi UU BUMN disahkan:

1. Kontrak PSO yang dipublikasikan dengan ring-fencing anggaran.

2. Policy on capital allocation Danantara yang transparan (hurdle rate, prioritas sektor, batas leverage).

3. Laporan kinerja portofolio per kuartal, bukan hanya laporan konsolidasian.

4. Risk governance yang ketat (mismatch valuta, jatuh tempo utang, stress test grup).

5. Prinsip pasar untuk patriot bonds, termasuk kupon berbasis risiko.

6. Audit independen oleh BPK dan komite khusus yang dilaporkan ke DPR tiap semester.

Secara keseluruhan, ia menilai sentralisasi tanpa transparansi hanya akan memindahkan masalah dari satu ruangan ke ruangan lain.

“Indonesia ingin terbang lebih tinggi dengan armada BUMN yang tersusun rapi. Kita sudah menunjuk satu pilot, yakni Danantara. Kini saatnya memasang juga black box, checklist, dan menara pengawas yang bekerja. Hanya dengan itu, sentralisasi bisa jadi efisiensi, bukan sekadar euforia,” pungkasnya.