Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Penyerapan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kuartal I 2010 masih rendah. Dari total pagu tahun ini sebesar Rp 558,3 miliar, baru sekitar 5,35% yang terrealisasi.
"Rendahnya penyerapan anggaran 2010 dikarenakan kegiatan baru berjalan di bulan ketiga dan memasuki bulan keempat," tutur Wakil Menteri Bappenas Lukita D Tuwo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (22/4).
Selain itu, sambung dia, sebagian besar kegiatan masih dalam tahap pelelangan, sehingga pembayaran belum dilakukan. Apalagi, beberapa kegiatan lainnya, seperti pendidikan dan pelatihan, baru akan dilakukan setelah Agustus 2010 mendatang.
"Tidak hanya itu, tunjangan kerja, lanjut dia, juga belum dapat direalisasikan karena masih menunggu penerbitan keputusan presiden. Dengan demikian, dana yang belum terserap hingga 31 Maret 2010 mencapai Rp 20 miliar," terang Lukita.
Berdasarkan data yang dilansir Bappenas, realisasi anggaran 2010 sampai 31 Maret 2010 Rp 29,848 miliar atau 5,35% dari total pagu 2010 sebesar Rp 558,3 miliar. Penyerapan anggaran berasal dari rupiah murni (RM) Rp 27,548 miliar atau 8,1% dari pagu Rp 340,5 miliar. Sedangkan, penyerapan anggaran dari pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebesar Rp 2,299 miliar atau 1,1% dari pagu Rp 217,8 miliar.
Berdasarkan lima program yang dijalankan Bappenas sampai dengan 31 Maret 2010, yaitu Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik penyerapannya berkisar Rp 16,873 miliar atau 11,8% dari pagu Rp 143,867 miliar, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara sebesar Rp 344,59 juta dari atau 9,8% dari pagu Rp 3,5 miliar.
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan realisasinya baru mencapai Rp 8,6 miliar atau 3,41% dari pagu Rp 251,859 miliar, sementara untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur realisasinya Rp 2,994 miliar atau 2,14% dari pagu Rp 140 miliar. Terakhir, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara menyerap Rp 1,035 miliar atau 5,16% dari pagu Rp 20,069 miliar.
Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Sadar Subagyo, rendahnya penyerapan anggaran di Bappenas harus segera dievaluasi. Karena, sebagai lembaga perencana diharapkan realisasi anggaran harus terserap sempurna sampai 100%, ujarnya.
Kritik juga datang dari anggota dewan Fraksi Partai Amanat Rakyat Lauren Bahang. Dia menilai, rendahnya penyerapan anggaran tersebut lantaran lemahnya kontrol yang dilakukan Bappenas. Setidaknya, dia menyarankan, tidak sekadar sistem kontrol di atas kertas, tetapi juga evaluasi berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
