Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 470 triliun untuk anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun depan. Salah satu alokasi anggaran ditujukan untuk bantuan sosial (bansos).
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, bansos hanya terbatas melindungi mereka yang sudah masuk dibawah garis kemiskinan. Akan tetapi yang di kelas menengah rentan, banyak yang belum masuk dalam data bansos.
Menurutnya, solusi bansos juga tidak bisa tunggal. Namun juga harus dibarengi misalnya dengan pembukaan lapangan kerja. Sebab, sebelum jatuh miskin, pertolongan pertama dan solusi permanen adalah dengan memberikan pekerjaan dengan upah yang layak.
Baca Juga: APBN 2022 Defisit Rp 237,7 Triliun Per 14 Desember 2022
Bhima menilai, anggaran bansos selama ini terbilang kecil. Jika dibandingkan total anggaran perlinsos di indonesia terhadap PDB baru kisaran 2,2% di 2023. Padahal idealnya anggaran perlinsos minimum 4,5% untuk mencegah naiknya angka kemiskinan terutama ketika siklus ekonomi masih tahap pemulihan dari pandemi.
Lebih lanjut Bhima mengatakan, pengawasan bansos perlu ditingkatkan pada tahun depan. Hal ini untuk mencegah adanya potensi politisasi bansos karena menjelang pemilu.
"Pengawasan bansos sangat penting karena rawan jadi objek politisasi jelang pemilu," ucap Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (20/12).
Bhima menilai, setiap menjelang pemilu yang paling bisa diharap beli suara adalah lewat bagi bagi sembako. Hal itu bisa dilakukan baik oleh incumbent maupun kandidat oposisi.
Oleh karena itu, Bhima meminta pengawasan bansos idealnya melibatkan jenjang dari paling kecil. Yakni tindak lanjut aduan dari masyarakat.
Nantinya, setiap ada penyimpangan bansos asal terdapat bukti kuat harus langsung ditindaklanjuti.
"Kerja BPK dan KPK serta Kejaksaan juga dituntut ekstra dalam mengawasi aliran dana bansos," ujar Bhima.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menegaskan tidak ada politisasi penyaluran bansos tahun depan. Hal ini karena penyaluran dilakukan dengan tata kelola, dikawal oleh pengawas dan sesuai dengan aturan yang ada.
"Tata kelolanya kan sudah jelas, enggak ada (soal politisasi)," ujar Susiwijono.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 479,1 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjadi daya ungkit guna pengentasan kemiskinan dan kerentanan.
“Perlinsos tahun depan mencapai Rp 479,1 triliun. Ini sedikit lebih bawah dibandingkan tahun ini yang Rp 502,6 triliun," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan, sebagian anggaran perlinsos yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat yaitu kementerian/lembaga (K/L) dan non-K/L.
Anggaran tersebut antara lain dialokasikan melalui Kementerian Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Program Kartu Sembako bagi 18,8 juta KPM, Kementerian Kesehatan dalam bentuk bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN.
Lalu, Kemendikbudristek dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 908,9 ribu mahasiswa. Serta Kementerian Agama dalam bentuk Program Indonesia Pintar bagi 2,2 juta siswa dan 67,8 ribu mahasiswa.
“Tahun depan kita semuanya adalah full perlinsos, Rp 479,1 triliun. Jadi kita akan transformasi dari situasi 3 tahun di mana ada PCPEN, menjadi totally kembali kepada belanja-belanja KL regular,” ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Realisasi Program PEN Mencapai 72,5% dari Pagu Per 9 Desember 2022
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
