Sumber: TribunNews.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Keluarga besar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menanggapi secara santai adanya rencana petinggi Partai Golkar 'merombak' struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Banten yang dikuasai oleh 'Dinasti Atut'.
Bagi keluarga besar Atut, beberapa anggota keluarganya menduduki jabatan penting di pemerintahan dan DPRD wilayah Banten itu adalah bagian dari takdir Tuhan.
"Kami tidak pernah merasa menjadi dinasti. Jadi, apapun yang dikatakan mereka, silakan saja. Ini air mengalir saja. Kalau kami duduk di pemerintahan atau sebagainya, mungkin ini takdir Tuhan," kata Wakil Bupati Serang sekaligus adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, usai membesuk Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Selasa (24/12).
Dia menegaskan, sejak awal keluarganya tidak pernah sengaja menskenariokan dan berusaha untuk membangun 'Dinasti Atut' di Banten. "Kan semua berupaya, tapi Tuhan yang menentukan. Kami bisa seperti kemarin di Banten itu, yah kita sebagai orang beragama maka harus terima, karena itu takdir Tuhan," tambahnya.
Dia menegaskan, sejak awal keluarganya tidak pernah sengaja menskenariokan dan berusaha untuk membangun 'Dinasti Atut' di Banten. Keberadaan Ratu Atut Chosiyah di Rutan Pondok Bambu merupakan tahanan titipan dari KPK.
Dia ditahan KPK di Rutan itu sejak Jumat (20/12) petang, atas kasus dugaan suap Ketua MK Akil Mochtar terkait penanganan sengketa Pemilukada Lebak di MK, yang juga melibatkan adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.Dinasti Atut disebut-sebut goyah setelah Atut ditetapkan dan ditahan KPK atas kasus korupsi yang juga melibatkan adiknya itu.
Pada 18 Desember 2013, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, memberikan pandangan tentang formasi DPD Golkar di Banten yang perlu dirombak seiring ditetapkannya Atut sebagai tersangka kasus korupsi di KPK.
Menurut Akbar, DPD Golkar di Banten yang masih berkaitan dengan Atut harus segera dibersihkan. Perombakan itu diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. "Dari segi kepengurusan pengurus di Banten itu perlu perubahan. Tokoh yang bisa diterima oleh masyarakat," kata Akbar saat itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
