Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono bilang pihaknya telah rampungkan rehabilitasi mangrove di areal seluas 34,5 ribu hektare dengan melibatkan 400 ribu tenaga kerja.
Menurut dia, BRGM dapat mandat baru dan adanya komitmen Presiden untuk meningkatkan kontribusi kita terhadap Paris Agreement, BRG menjadi BRGM, selain restorasi gambut juga mendapat tambahan mandat untuk merehabilitasi mangrove Indonesia yang rusak kritis.
Masa kerja BRGM adalah 4 tahun, dari tahun 2021 sampai 2024. Target yang telah ditetapkan, untuk gambut adalah 1,2 juta hektare. Sedangkan mangrove sekitar 600 ribu hektare. Tahun 2021, target rehabilitasi mangrove adalah 33 ribu hektare, "Artinya BRGM sudah melebihi target rehabilitasi mangrove," ujar Hartono dalam keterangannya, Senin (20/12).
Penyelesaian target rehabilitasi mangrove tak luput dari dukungan masyarakat, yang merupakan kunci keberhasilan penanaman bibit mangrove BRGM.
Baca Juga: Begini Strategi Penerapan ESG pada Toyota dan Honda
Menurut Hartono, kerangka pelaksanaan rehabilitasi mangrove BRGM tahun 2021 ini melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Tentunya rehabilitasi mangrove ini diharapkan dapat memulihkan fungsi ekologis mangrove, untuk jasa lingkungan yakni sebagai pencegah terjadinya abrasi, intrusi air laut, dan tempat pemijahan biota laut. "Juga, dapat memberikan pendapatan tambahan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Secara geopolitik, menjaga tepi batas keutuhan negara Indonesia," ungkap Hartono.
Selain penanaman bibit mangrove dan memastikan terjadinya keberlanjutan dan perlindungan ekosistem mangrove, BRGM membentuk Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Tahun 2021 ini, BRGM telah membentuk 220 DPMG yang bersumber dari APBN dan 30 DMPM yang sumber dari pendanaan program Kedaireka.
Lebih lanjut, Hartono menyampaikan skema pendanaan rehabilitasi mangrove akan lebih beragam kedepannya, tidak hanya dari APBN saja tetapi juga dari bantuan luar negeri dan pendanaan swasta.
Selain itu, program rehabilitasi mangrove ini, tutur Hartono merupakan program lintas Kementerian seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta didukung oleh Pemerintah Daerah, NGO dan Universitas.
Baca Juga: Tingkatkan Standar Mutu, MyRepublic Raih Dua Sertifikasi ISO
Senada dengan Kepala BRGM, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan perlu koordinasi antarkementerian dan dibentuk program rehabilitasi mangrove dengan skala yang lebih besar. "Jangan lagi bikin proyek yang kecil-kecil dan terlalu tersebar. Karena Indonesia itu sangat luas. Perlu juga dilakukan pembagian tugas," ujar Dedi pada saat memberikan sambutan dalam Mangrove Week ini.
Selanjutnya, Dedi berpesan untuk mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, laut dan mangrove serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kita ingin masyarakat sejahtera. Permasalahan ini (mangrove) akan membesar di kemudian hari mana kala tidak dilakukan secara berkelanjutan." pesan Dedi yang juga ikut mengunjungi pameran produk mangrove ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
