Purnawirawan Polri Dukung Pemerintahan Prabowo, Soroti Penegakan Hukum

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri) menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Organisasi tersebut juga menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

“Jenderal Bambang Hendarso selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri menyampaikan dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dalam menjalankan setiap kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum yang berdasarkan Pancasila dan perundangan yang berlaku,” demikian keterangan unggahan resmi akun media sosial @sekretariat.kabinet, Senin (9/11/2026). 

Baca Juga: Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan para mantan Kapolri juga bertukar pandangan mengenai sejumlah isu, terutama yang berkaitan dengan kondisi internal institusi Polri.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu terjadi, khususnya mengenai internal institusi Polri,” lanjut keterangan tersebut.

Adapun 10 mantan Kapolri yang hadir yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi para purnawirawan untuk menyampaikan pandangan mengenai keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. 

Baca Juga: Mabes Polri Beberkan Kronologi Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo

PP Polri menyatakan dukungannya terhadap upaya menjaga kepentingan bangsa dan negara melalui pelaksanaan hukum yang berlandaskan Pancasila dan ketentuan perundang-undangan. 

Diketahui, Presiden mengumpulkan 10 mantan Kapolri di Hambalang di tengah kasus penyadapan Prabowo yang dilkukan oleh Mantan Kapolri Listyo Sigit PRabowo dan tiga jendral polisi lainnya. 

Dalam perkembangan kasusnya, Polri memastikan penyelidikan kasus ini akan terus dilakukan. 

Polri mengatakan penyidikan kasus tersebut tidak berhenti pada pasal penyadapan saja. Pihaknya menyebut dugaan makar yang melibatkan para tersangka kini sedang ditelusuri secara intensif oleh tim penyidik. 

"Tim terus bekerja untuk mendalami dan menelusuri terkait dugaan makar tersebut," kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam keterangan resminya, Minggu (8/11/2026). 

Baca Juga: Kepala BAKOM Sebut Pemerintah Akan Lawan Perbuatan Makar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News