Reporter: Agus Triyono | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Serapan anggaran untuk infrastruktur awal tahun dikebut. Untuk anggaran infrastruktur yang ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) ditargetkan pada akhir Januari ini terserap 7%.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti mengatakan, target tersebut dibuat berdasarkan pelaksanaan tanda tangan kontrak proyek. "Hampir Rp 33 triliun berikut proyek multiyears, dari total belanja modal tahun ini yang mencapai Rp 90 triliun," katanya kepada Kontan Kamis (12/1).
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR mengatakan, nilai proyek tersebut berasal dari dua sumber. Pertama, proyek multiyears yang nilainya mencapai Rp 22 triliun.
Kedua, proyek baru sebesar Rp 11 triliun. Tanda tangan kontrak proyek tersebut rencananya akan dilaksanakan 17 Januari ini. "Proyek tersebut datang dari Ditjen Sumber Daya Air 2.255 paket, Binamarga 1.572 paket, Cipta Karya 1.055 paket dan Perumahan 200 paket," katanya.
Sri Hartoyo, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR mengatakan, proyek yang akan ditandatangani di direktoratnya berkaitan dengan proyek air minum, proyek persampahan, peningkatan penataan kawasan permukiman, dan proyek limbah.
Nilai kontrak proyek di bidang Cipta Karya yang akan ditandatangani pertengahan Januari nanti mencapai Rp 531 miliar. "Itu proyek seluruh Indonesia," katanya tanpa mau merinci lebih jauh proyek tersebut.
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar kinerja belanja pada tahun 2017 kembali dipacu. Salah satu yang dia minta segera lakukan adalah dengan segera memulai proses lelang pada akhir 2016, sehingga pada Januari 2017 proyek bisa dimulai.
Jokowi mengatakan, percepatan pelaksanaan belanja di tengah kondisi ekonomi dunia yang lesu tersebut penting. Langkah tersebut bisa mendorong ekonomi tumbuh di awal tahun.
Bukan hanya itu, pelaksanaan proyek lebih dini juga diyakininya bisa membuat kualitas proyek yang dikerjakan semakin baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
