/2025/09/22/185476319.jpg "Puluhan Gubernur Daerah Temui Purbaya, Sampaikan Keluhan Pemotongan Anggaran TKD 2026")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID–JAKARTA. Puluhan Gubernur daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan keluhan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait rencana pemotongan anggaran dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026.
Setidaknya sebanyak 24 gubernur dan wakil gubernur menemui Purbaya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Para kepala daerah yang hadir langsung itu berasal dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta. Kemudian Papua Pegunungan, ?Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, hingga Sumatra Selatan.
Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan, pertemuan tersebut menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk menyampaikan keluhan mereka terkait TKD.
Baca Juga: Dana Bagi Hasil Jakrta Dipangkas Rp 15 Triliun, Purbaya: Masih Bisa Dipotong Lagi
Asal tahu saja, anggaran TKD dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 692,995 triliun. Jumlah itu turun 24,7% dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 919,9 triliun atau dipangkas sekitar Rp 226,9 triliun.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari (pemotongan) TKD itu, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P3K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” ujar Al Haris saat ditemui di Gedung Kemenkeu Pusat, Selasa (7/10).
Ia tidak menampik bahwa pemerintah pusat memiliki berbagai program yang akan dijalankan di daerah dengan anggaran mencapai Rp 1.300 triliun pada tahun depan. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tidak mengetahui detail mengenai pelaksanaan program tersebut.
“Kalau daerah PAD-nya kecil, yang banyak menggantungkan nasib dengan TKDD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya,” jelasnya.
Kondisi serupa disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Ia mengatakan, anggaran TKD tahun depan hanya akan cukup untuk menutup belanja rutin, sementara porsi untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan berkurang signifikan.
“Semuanya tidak setuju, karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20%—30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60%—70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya.
Alasan Pemotongan Dana Transfer
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan transfer ke daerah dalam APBN 2026 didorong oleh temuan banyaknya penyelewengan penggunaan dana di daerah.
“Alasan pemotong itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan, ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” ujar Purbaya, Kamis (2/10).
Purbaya mengungkapkan, nilai transfer ke daerah tahun depan turun sekitar Rp 200 triliun. Namun, pemerintah pusat akan menambah secara signifikan alokasi program di daerah, dari Rp 900 triliun tahun ini menjadi Rp1.300 triliun pada 2026.
“Jadi, kita ingin melihat kinerja keuangan yang lebih efektif,” katanya.
Purbaya menambahkan, pengurangan transfer ke daerah tidak dilakukan secara besar-besaran sekaligus. Pemerintah menambah Rp 43 triliun dalam pagu anggaran 2026 untuk menyeimbangkan kebutuhan daerah.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah memperbaiki kualitas penyerapan anggaran agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jadi kalau mereka (pemerintah daerah) bisa menunjukkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah (transfer ke daerah) dengan cepat. Jadi itu utamanya, kalau uang kita ekonominya bagus, pajaknya makin besar kita akan tambah ke daerah," ujar Purbaya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Bakal Suntik Dana hingga Rp 20 Triliun ke Bank Jakarta
Selanjutnya: Pemenang Nobel Perdamaian Diumumkan Jumat, Ini Para Pemenang Sebelumnya
Menarik Dibaca: Promo Indomaret Harga Spesial Periode 7-20 Oktober 2025, Keju-Sabun Cair Diskon 30%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
