Pukulan Ganda dari Harga Minyak dan Rupiah Menambah Beban APBN dan Menekan Ekonomi

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lonjakan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah menambah tekanan terhadap ketahanan APBN 2026 melalui risiko beban subsidi dan kompensasi energi serta mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Minyak mentah Brent bertahan di atas US$ 116 per barel pada Selasa (27/10/2026), bergerak di sekitar level tertinggi sejak Juni 2022.

Sejalan dengan itu, tekanan terhadap rupiah masih berlanjut dan ditutup melemah 0,12% ke level Rp 18.156 per dolar Amerika Serikat (AS), dari posisi penutupan hari sebelumnya di Rp 18.135 per dolar AS. Posisi rupiah tersebut semakin mendekati level terendah yang tercatat pada awal Juni 2026.

Padahal, kedua indikator tersebut telah melampaui asumsi APBN 2026 dimana Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS, dengan outlook Rp 17.500 per dolar AS. Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel, dengan outlook US$ 83 per barel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak dunia dan pergerakan rupiah.

"Kita monitor saja dulu ya, kalau buat ekspor kan menambah daya saing," ujar Airlangga kepada awak media di kantornya, Selasa (27/10/2026).

Di sisi lain, sejumlah ekonom menilai kombinasi kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi menambah tekanan terhadap perekonomian domestik.

Selain meningkatkan kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi, kondisi tersebut dapat mendorong pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan menekan daya beli masyarakat.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman mengatakan, harga minyak, nilai tukar rupiah, dan suku bunga saat ini telah melampaui asumsi yang ditetapkan dalam APBN. Karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan tambahan anggaran untuk mengantisipasi kenaikan beban fiskal.

"Semua indikator sudah berada di atas asumsi APBN, mulai dari harga minyak, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga. Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan tambahan anggaran untuk menanggung kenaikan beban tersebut," ujar Juniman kepada Kontan, Selasa (27/10/2026)

Juniman memperkirakan, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel dapat menambah kebutuhan anggaran sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dengan harga minyak naik sekitar US$ 30-US$ 40 per barel di atas asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel, pemerintah berpotensi membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 210 triliun untuk menanggung subsidi dan kompensasi energi jika kondisi tersebut berlangsung selama satu tahun.

"Jika harga minyak berada US$ 30-US$ 40 per barel di atas asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel, pemerintah setidaknya harus menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 210 triliun untuk subsidi dan kompensasi," katanya.

Menurut Juniman, tekanan terhadap anggaran tidak hanya berasal dari kenaikan harga minyak yang mempengaruhi subsidi BBM, termasuk Pertalite dan solar, tetapi juga biaya energi untuk pembangkit listrik.

Sebagian pembangkit listrik menggunakan solar sebagai bahan bakar. Karena itu, kenaikan harga minyak dunia turut meningkatkan beban biaya energi yang perlu ditanggung pemerintah.

Selain harga minyak, pelemahan rupiah juga berkontribusi terhadap kenaikan beban APBN. Juniman memperkirakan, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 dari asumsi APBN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun.

Dengan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per dolar AS dalam APBN dan posisi rupiah yang telah melemah ke kisaran Rp 18.200 per dolar AS, terdapat selisih sekitar Rp 1.700 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun.

Tekanan juga datang dari kenaikan suku bunga, dimana Juniman memperkirakan, setiap kenaikan suku bunga sebesar 10 basis poin di atas asumsi APBN membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun.

Dengan asumsi suku bunga dalam APBN sebesar 6,9% dan tingkat saat ini sekitar 7,5%, terdapat kenaikan sekitar 60 basis poin yang berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 6 triliun.

Jika seluruh faktor tersebut diperhitungkan, tambahan beban APBN berpotensi mencapai sekitar Rp 225 triliun apabila tekanan berlangsung selama satu tahun.

Namun, jika lonjakan tersebut berlangsung sekitar empat bulan, Juniman memperkirakan tambahan beban anggaran yang perlu diantisipasi pemerintah mencapai sekitar Rp 80 triliun.

Untuk menutup tambahan kebutuhan tersebut, pemerintah perlu melakukan realokasi dan efisiensi belanja.

"Pemerintah harus melakukan realokasi anggaran dan efisiensi belanja. Mau tidak mau, penghematan perlu dilakukan pada program-program pemerintah yang menyerap anggaran besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tersedia ruang fiskal untuk menambah subsidi dan kompensasi," jelasnya.

Dia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga defisit APBN di akhir tahun agar tidak melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Selain meningkatkan beban fiskal, Juniman menilai pelemahan rupiah berpotensi memicu inflasi melalui kenaikan harga barang impor atau imported inflation, hal ini akan membuat bahan baku industri domestik yang bergantung impor semakin mahal

"Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor menjadi lebih mahal dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri," ujarnya.

Dia menjelaskan, tekanan kenaikan biaya produksi saat ini masih banyak ditanggung oleh produsen. Kondisi tersebut tercermin dari inflasi di tingkat perdagangan besar atau wholesale price index (WPI) yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi konsumen atau consumer price index (CPI).

"Kenaikan biaya produksi saat ini masih banyak ditanggung oleh produsen. Ketika biaya meningkat tetapi harga jual tidak bisa dinaikkan secara sepadan, margin keuntungan perusahaan akan turun. Pada akhirnya, perusahaan bisa melakukan pengurangan tenaga kerja," jelas Juniman.

Di sisi lain, jika produsen menaikkan harga jual untuk menyesuaikan kenaikan biaya produksi, daya beli masyarakat berisiko semakin tertekan. Terlebih, kelompok masyarakat kelas menengah juga menghadapi tekanan ekonomi.

Karena itu, Juniman menilai pelemahan rupiah dalam jangka panjang dapat meningkatkan biaya hidup, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Juniman memperkirakan rupiah masih akan menghadapi tekanan hingga akhir tahun. Dia menilai penguatan rupiah akan sulit terjadi secara signifikan di tengah ketidakpastian geopolitik, tingginya harga minyak, dan potensi penguatan dolar AS.

"Kami memperkirakan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun tidak akan jauh dari Rp 18.000 per dolar AS," katanya.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, Juniman menilai Bank Indonesia (BI) perlu mempertimbangkan langkah moneter yang lebih kuat, termasuk melalui kebijakan menaikkan suku bunga 25 basis poin lagi. Menurutnya, upaya stabilisasi nilai tukar tidak bisa hanya mengandalkan intervensi di pasar keuangan.

Selain kebijakan moneter, pemerintah juga perlu memulihkan kepercayaan investor melalui penguatan kredibilitas kebijakan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemerintah juga perlu memperbaiki tata kelola pasar keuangan sesuai dengan perhatian lembaga indeks internasional, seperti MSCI dan FTSE Russell, agar daya tarik investasi Indonesia tetap terjaga.

"Jika kepercayaan investor dapat dipulihkan, setidaknya tekanan terhadap rupiah bisa ditahan. Syukur-syukur, arus modal kembali masuk atau terjadi inflow," ujarnya.

Lebih lanjut, Juniman menekankan pentingnya memperkuat kinerja ekspor dan mempercepat industrialisasi untuk memperbaiki kondisi eksternal perekonomian Indonesia.

"Jika ekspor meningkat, investasi berpotensi masuk lebih besar. Hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut juga bisa membantu menopang dan memperkuat rupiah," tutup Juniman.

Risiko Defisit APBN mendekati 3%

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, tanpa penyesuaian anggaran dan langkah mitigasi, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan beban subsidi energi secara signifikan.

David memperkirakan, jika harga minyak stabil di US$ 100 per barel dan nilai tukar rupiah rata-rata mencapai Rp 18.000 per dolar AS sepanjang 2026, tambahan beban subsidi energi dapat mencapai Rp 55 triliun hingga Rp 60 triliun.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati batas 3% terhadap PDB.

Meski demikian, David menilai pemerintah masih dapat menjaga defisit pada level 2,85% terhadap PDB, sesuai dengan outlook pemerintah, melalui penghematan anggaran dan percepatan pertumbuhan PDB nominal.

Menurutnya, penghematan perlu difokuskan pada program yang kurang strategis serta pos belanja yang tidak esensial. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi jika konflik geopolitik terus berlanjut dan harga minyak bertahan tinggi.

"Penghematan anggaran perlu dilakukan, terutama pada program yang kurang strategis dan pada pagu anggaran yang kurang esensial," ujar David.

David juga menilai pemerintah perlu mulai mengomunikasikan kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi apabila konflik geopolitik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi.

"Jika perang (timur tengah) terus berlanjut, sinyal penyesuaian harga BBM subsidi perlu mulai dikomunikasikan, sehingga rumah tangga dan bisnis dapat menyesuaikan diri dan dampak terhadap inflasi dapat diminimalisir," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News