kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

PU usul anggaran infrastruktur perbatasan Rp 9,4 T


Rabu, 14 Agustus 2013 / 20:06 WIB
PU usul anggaran infrastruktur perbatasan Rp 9,4 T
ILUSTRASI. Seorang prajurit Ukraina bereaksi sambil memegang senjata di Kharkiv, Ukraina 25 Februari 2022.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Asnil Amri

JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menganggarkan Rp 9,4 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur tahun 2014 mendatang.

Ruchyat Deni Djakapermana, Staf Ahli Menteri PU bidang Hubungan Antar Lembaga, mengatakan, alokasi anggaran diperuntukkan untuk program Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang.

"Jumlah yang diusulkan PU ini akan mendukung infrastruktur di 111 kecamatan pada 38 kabupaten/kota di 12 provinsi ," ujar Ruchyat, Rabu (14/8).

Jika nantinya disetujui, jumlah anggaran untuk perbatasan itu melonjak cukup signifikan. Pasalnya tahun 2012 lalu, anggarannya hanya Rp 5,22 triliun, sementara tahun 2013 baru mencapai Rp 5,65 triliun.

Ruchyat bilang, beberapa program kegiatan yang akan digenjot seperti pembangunan jalan, terutama di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua.

Penanganan jalan ini penting agar terjadi konektivitas antar daerah perbatasan sehingga bisa mengembangkan perekonomian setempat.

"Harapannya agar bisa menjadi simpul untuk menghubungkan moda transportasi ke pusat produksi, distribusi, dan logistik wilayah," ujarnya.

Selain infrastruktur jalan, masih ada infrastruktur pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan sehari-hari masyarakat di beberapa wilayah perbatasan.

Masih ada lagi, Ruchyat pun mengatakan PU akan membangun infrastruktur pengamanan pantai pada pulau-pulau kecil di sekitar perbatasan.

"Selain itu, pemerintah akan mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman masyarakat, seperti kawasan berbasis potensi kelautan (minapolitan) dan kawasan lumbung pangan nasional (agropolitan),” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×