kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Program satu peta masuk tahap akhir


Selasa, 14 Agustus 2018 / 04:28 WIB
Program satu peta masuk tahap akhir
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Darmin Nasution


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses kompilasi dan integrasi peta yang ada di berbagai kementerian atau lembaga (K/L) melalui program Satu Peta memasuki tahap akhir. Program Satu Peta tersebut akan diluncurkan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Program Satu Peta ini dinilai penting untuk pembuatan kebijakan pemerintah di semua sektor. Pasalnya, saat ini setiap kementerian dan lembaga memiliki pedoman peta masing-masing yang memiliki perbedaan.

Darmin Nasution, Menko Perekonomian, berharap program Satu Peta ini bisa segera tuntas. "Diharapkan bulan ini (diluncurkan)," kata dalam Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial dan Persiapan Peluncuran Portal Kebijakan Satu Peta di Hotel Borobudur, Senin (13/8).

Menurut Darmin, Kebijakan Satu Peta menggabungkan 85 peta tematik dari 34 provinsi di Indonesia dengan melibatkan 57 kementerian dan lembaga serta daerah. Untuk saat ini, pemerintah mengaku masih harus melakukan satu tahap lagi, yaitu sinkronisasi. "Sinkronisasi akan diselesaikan. Mana yang benar, akan dibahas hukum dan siapa duluan. Kalau overlap, ada aturan mainnya dan seterusnya," tambah Darmin.

Hanya saja, diakuinya, Kebijakan Satu Peta ini masih menemui kendala. Salah satunya berasal dari Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kementerian ini belum menyerahkan data spasial untuk kebijakan satu peta.

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Zainal Abidin menyebut, hal itu lantaran data yang dimiliki Kemhan banyak. Kemhan juga harus melindungi dan memisahkan antara kepentingan publik untuk investasi dengan kepentingan keamanan dan pertahanan negara. "Ada soal keamanan data. Jadi butuh perlakuan khusus," katanya.

Persoalan lainnya, yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola geospasial. Pengelolaan geospasial masih kekurangan SDM hingga 20.000 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×