Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta para pemimpin daerah mempermudah proses perizinan usaha dan investasi di daerah. Pasalnya, selama ini, banyak investor yang berminat masuk ke Indonesia, namun hal tersebut tidak sejalan dengan jumlah investasi yang benar-benar terealisasi.
"Investor berbondong-bondong datang ke kita (Indonesia). Saya juga sering menemui kok, tapi kenapa enggak ada yang realisasi? Salahnya di mana? Di pusat, provinsi, kabupaten? Pasti ada problemnya," ujar Jokowi dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi yang digelar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di ICE BSD, Selasa (12/3).
Oleh karena itu, Presiden meminta dengan kepada pemerintah dan aparatur daerah agar tidak bertele-tele dalam memberi izin kepada investor. Terutama investasi yang mengarah pada industrialisasi, industri produk substitusi impor, dan industri berorientasi ekspor.
"Kalau ada investor yang berkaitan dengan itu, sudahlah, tutup mata beri izin! Jangan berlama-lama, nanti mereka balik badan dan malah pergi ke Vietnam karena di sana sangat atraktif," lanjut Jokowi.
Meski begitu, Jokowi juga meminta agar pemda tak sekadar mengeluarkan izin, tetapi juga benar-benar mengawal proses dan realisasi usaha dan investasi yang sudah menerima izin. Ini agar investor mendapat pelayanan yang maksimal dan merasa diperhatikan oleh pemerintah.
Implementasi Online Single Submission (OSS), misalnya, merupakan fasilitas yang memungkinkan pemerintah mengeluarkan izin usaha dan izin komersial dalam hitungan jam. Sistem yang telah berjalan hampir setahun ini diharapkan Jokowi bisa berjalan semakin ideal di tingkat daerah.
"Supaya investor yang datang tidak hanya pegang izin, tapi merealisasikan investasinya di provinsi, kabupaten, dan kota-kota. Yang paling penting itu dikawal, kalau (investor) mau beli lahan, tunjukkan di mana adanya," ujar dia.
Investasi, kata Jokowi, merupakan salah satu kunci penting bagi perekonomian Indonesia selain ekspor. Tanpa keduanya, Indonesia akan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang pertumbuhannya melaju seiring dengan kinerja investasi dan ekspor yang tinggi.
"Kita sudah terlalu lama sekali mengekspor barang mentah dan tidak berani masuk ke hilirisasi dan industrialisasi. Pemda harus mendorong itu, ini adalah kesalahan yang harus kita perbaiki," tandasnya.
Adapun Rakornas Investasi merupakan acara tahunan yang diselenggarakan BKPM. Acara ini dihadiri sekitar 830 orang yang meliputi kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota se-Indonesia.
Juga dihadiri perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi, administrator Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), maupun perwakilan kementerian dan lembaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
