kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.491.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 16.757   21,00   0,13%
  • IDX 8.610   -8,64   -0,10%
  • KOMPAS100 1.188   4,72   0,40%
  • LQ45 854   1,82   0,21%
  • ISSI 307   0,26   0,08%
  • IDX30 439   -0,89   -0,20%
  • IDXHIDIV20 511   -0,15   -0,03%
  • IDX80 133   0,33   0,25%
  • IDXV30 138   0,47   0,34%
  • IDXQ30 140   -0,47   -0,33%

Presiden Gulirkan 15 Program Pilihan Dalam 100 Hari


Kamis, 05 November 2009 / 19:04 WIB


Reporter: Hans Henricus | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggulirkan program 100 hari kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua. Dari total 45 program kerja, SBY menyebut 15 program pilihan yang mesti diselesaikan dalam tiga bulan mendatang.

SBY menekankan agar anggota kabinet dan para pejabat menyukseskan program kerja seratus hari, khususnya 15 program pilihan. "Dalam 100 hari pertama, saya minta seluruh anggota kabinet melaksanakannya," ujar SBY seusai rapat kabinet di kantor kepresidenanan, Kamis (5/11).

SBY juga mengingatkan rencana dan persiapan yang telah dirancang mungkin baru menyentuh 30% sisi keberhasilan. Sedangkan, 70% sisanya mesti diperjuangkan melalui kerja keras dan implementasi di seluruh daerah. "Tahun ini tidak ringan, critical, agar ke depan lebih baik lagi bagi pembangunan kita," terang SBY.

Program kerja pilihan yang berjumlah 15 itu meliputi, pemberantasan mafia hukum, revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan masalah terorisme, mengatasi masalah listrik, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Selain itu, masih ada revitalisasi pupuk dan gula, membenahi keruwetan dan kompleksitas penggunaan lahan dan tata ruang, pembangunan infrastruktur, peningkatan usaha kecil mikro dan menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan investasi dan segi pendanaan, perubahan iklim dan lingkungan.

Kemudian, reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, kesiagaan penanggulan bencana, dan meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×