Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Rencana British Petroleum Plc (BP Plc) menambah investasi di Blok Tangguh Train III menuai kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR).
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon menyatakan, investasi senilai US$ 12 miliar oleh BP Plc itu, belum tentu berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Effendi, meski langkah ekspansi patut diapresiasi, namun alangkah baiknya ekspansi bisnis itu diberikan kepada perusahaan dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan kunjungan kenegaraan ke London, Inggris tidak sia-sia.
Salah satu yang Ia realisasikan adalah penambahan investasi di tanah air, salah satunya dilakukan oleh BP Plc.
Effendi menyatakan, sumber daya alam yang terkandung di bumi Nusantara mestinya dikelola oleh anak bangsa sendiri. Hal tersebut sesuai amanat konstitusi yang sudah menjadi konsensus pendiri bangsa.
Effendi menolak anggapan bila Pertamina tak mampu mengelola Blok Tangguh. "Pertamina bukan tak mampu, tetapi tidak dibuat mampu. Usia Pertamina jauh lebih tua dari republik ini!," ujar Effendi di Bandara Udara PT LNG Badak, Bontang Kalimantan Timur, pada Senin (5/11).
Selain mengkritik kebijakan pemerintah di Blok Tangguh, Effendi juga mempertanyakan sikap pemerintah yang belum juga mengambil keputusan soal Blok Mahakam.
Menurut Effendi Blok Mahakam merupakan aset besar bangsa Indonesia. Tak ada alasan bagi pemerintah memperpanjang kontrak asing di Blok Mahakam.
"Jjangan terus bergantung pada asing. Saatnya anak negeri menikmati kekayaan alamnya," ungkap Effendi.
Karena itu, Komisi VII DPR menurut Effendi akan segera meminta penjelasan pemerintah mengenai kontrak-kontrak asing di sektor migas di dalam negeri.
"Kita tak ingin persoalan yang menyangkut kedaulatan bangsa diterangkan oleh pembantu presiden (Menteri)," pungkasnya. Ia ingin, keterangan langsung disampaikan oleh Presiden SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
