Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menawarkan janji yang cukup menarik dalam bidang infrastruktur.
Dalam janji yang ditawarkan salah satunya adalah skema keuangan yang lebih inovatif untuk pendanaan infrastruktur, sehingga mengurangi hutang yang membebani APBN dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
Anggota Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan BPN Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika menjelaskan bahwa untuk target investasi bidang infrastruktur pihaknya pastikan akan menghitung jumlah optimal investasi infrastruktur dengan teliti dan bijak.
”Baru setelah itu diturunkan dalam bentuk proyek dan program infrastruktur. Pendekatan ini berbeda dari pemerintah sekarang yang membuat dulu daftar proyek, baru kemudian mencari pendanaannya. Akhirnya terpaksa sebagian besar harus didanai hutang,” jelas Harryadin saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (12/3).
Tak hanya itu, akan dipastikan bahwa antara porsi pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur akan seimbang. Meski mengaku tidak ambisius dalam menurunkan hutang namun Harryadin menambahkan Paslon Prabowo-Sandi menekankan minimal tidak akan ada penambahan hutang.
”Target kita tidak menambah utang baru yang memberatkan APBN dan BUMN,” sambung harryadin. Menengok pada masa Pemerintahan SBY sebelumnya disebut Harryadin justru utang dapat diturunkan.
Selain hal tersebut adapula rancangan dimana akan dipersiapkan dana cadangan untuk talangan proyek infrastruktur yag mangkrak dan merugi. “Dana talangan ini jika tidak dialokasikan bisa berbahaya karena dapat berdampak sistemik ke industri keuangan, yaitu BUMN pemilik proyek-proyek infrastruktur gagal bayar,” jelas Harryadin.
Terkait infrastruktur pangan, paslon nomor urut 02 akan fokus pada akses transportasi, mekanisasi, industri pengolahan dan teknologi pertanian atau biotech.
Janji lainnya yang disusung oleh Paslon 02 adalah Mengutamakan bahan baku dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur seperti baja, semen, dan lain-lain, menggratiskan tol yang sudah habis masa konsesinya, mendirikan PLN EBT (energi terbarukan), memberi insentif bagi mobil listrik, mobil hybrid dan motor listrik, meningkatkan kecepatan internet Indonesia minimal 2 kali lipat, membangun kilang minyak dan kilang bioethanol.
Djoko Setijowarno, pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang menilai bahwa model yang ditawarkan hampir mirip dengan skema KPBU. Perihal janji yang menawarkan agar tak menambah hutang dalam pembangunan infrastruktur disebut Djoko bahwa hutang yang ada saat ini telah melalui proses yang mana mempertimbangkan dari ruang fiskal.
“Dilihat ada ruang fiskal apa tidak, terutama untuk pemeritah daerah, mereka lihat lagi ada ruang fiskal apa tidak kalau tidak ada ruang fiskal mereka juga tidak berani utang,” jelas Djoko dihubungi Kontan.co.id, Selasa (12/3).
Senada dengan Djoko, Dosen dan Pengamat Infrastruktur Universitas Pancasila Program Studi Teknik Sipil Hera Zetha Rahman menjelaskan Creative financingpun sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. “Mungkin bisa cek apa itu skema KPBU dan skema PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non APBN),” tambah Hera.
Pembangunan di Jawa disebut Djoko sudah cukup untuk jalan tol, namun daerah Sumatra disarankan agar dipercepat. Djoko sedikit mengkritisi janji paslon nomor urut 02 mengenai menggratiskan tol yang sudah habis masa konsesinya.
Djoko memiliki pandangan bahwa untuk menggratiskan mungkin bisa diganti dengan mengambil pungutan saat jam sibuk. “Minimal pungutan itu untuk operasional, perawatan, atau minimal pembayaran untuk perawatan dan operaisonal, kalau gratis sekali saya rasa tidak ya,” tambah Djoko.
Berikut adalah visi-misi paslon nomor urut 02 dalam bidang infrastruktur:
- Memperbaiki proses perencanaan pembangunan infrastruktur, agar nantinya tidak mangkrak atau merugi.
- Meningkatkan peran swasta yang selama ini sangat minim sekali.
- Mengutamakan infrastruktur untuk pertanian dan daerah tertinggal.
- Membuat skema keuangan yang lebih inovatif untuk pendanaan infrastruktur, sehingga mengurangi hutang yang membebani APBN dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
- Memberi porsi kepada kontraktor kecil, perusahaan lokal, BUMD, dalam berbagai pembangunan infrastruktur.
- Mengutamakan bahan baku dalam negeri dalam pembangunan infrastruktur (baja, semen, dll).
- Menggratiskan tol yang sudah habis masa konsesinya.
- Mendirikan PLN EBT (energi terbarukan).
- Memberi insentif bagi mobil listrik, mobil hybrid dan motor listrik.
- Meningkatkan kecepatan internet Indonesia minimal 2 kali lipat.
- Membangun kilang minyak dan kilang bioethanol.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
