kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.522.000   5.000   0,20%
  • USD/IDR 18.278   56,00   0,31%
  • IDX 5.321   -23,42   -0,44%
  • KOMPAS100 686   -4,42   -0,64%
  • LQ45 551   0,70   0,13%
  • ISSI 169   -2,24   -1,31%
  • IDX30 313   1,18   0,38%
  • IDXHIDIV20 425   3,99   0,95%
  • IDX80 79   -0,41   -0,51%
  • IDXV30 115   0,77   0,67%
  • IDXQ30 106   0,81   0,77%

Serapan Belanja Pemda Seret, Efek Ke Ekonomi Daerah Bisa Lambat


Senin, 16 November 2026 / 16:28 WIB
Serapan Belanja Pemda Seret, Efek Ke Ekonomi Daerah Bisa Lambat
ILUSTRASI. INDONESIA-ECONOMY-CURRENCY (AFP/YASUYOSHI CHIBA)


Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat telah mencapai 90% dari pagu hingga Oktober 2026. Namun, derasnya aliran dana ke daerah tersebut belum diikuti dengan percepatan belanja pemerintah daerah (Pemda).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi TKD hingga Oktober 2026 mencapai Rp 653,6 triliun atau 90% dari pagu Rp 726,3 triliun dalam APBN 2026.

Di sisi lain, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara nasional baru mencapai Rp 785,27 triliun atau 61,42% dari total pagu Rp 1.278,57 triliun.

Baca Juga: Tambahan Dana Daerah Rp 100 Miliar per Provinsi Dinilai Berisiko Tambal Sulam

Capaian tersebut bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika realisasi belanja APBD mencapai 61,64% dari pagu APBD 2025.

Berdasarkan rinciannya, realisasi belanja APBD terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 369,86 triliun, belanja barang dan jasa Rp 227,13 triliun, belanja modal Rp 61,52 triliun, serta belanja lainnya Rp 126,75 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan lambatnya realisasi belanja daerah meskipun penyaluran TKD sudah relatif tinggi.

Pertama, pola penganggaran dan pelaksanaan proyek daerah masih menyebabkan belanja menumpuk pada semester kedua, terutama menjelang akhir tahun. Banyak proyek baru dibayarkan setelah progres pekerjaan mencapai tahapan tertentu atau selesai dilaksanakan.

Kondisi tersebut membuat belanja pegawai cenderung bergerak lebih cepat dibandingkan belanja modal yang relatif tertinggal.

Kedua, pemerintah daerah membutuhkan saldo kas tertentu untuk menjaga kebutuhan operasional. Pada awal tahun, Pemda tetap harus membayar gaji pegawai, membiayai layanan publik, serta memenuhi berbagai kewajiban rutin sebelum seluruh transfer dari pemerintah pusat masuk.

"Karena itu, sebagian dana yang tersimpan di rekening daerah tidak selalu mencerminkan anggaran yang sengaja ditahan," ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (16/11/2026).

Ketiga, faktor kehati-hatian juga memengaruhi keputusan belanja Pemda. Proses pengadaan yang lambat, kekhawatiran terhadap risiko pemeriksaan, perubahan alokasi anggaran, hingga perbedaan kapasitas pelaksanaan antar daerah membuat keputusan belanja cenderung lebih konservatif.

Dalam kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pasti, sebagian daerah memilih menjaga likuiditas dibandingkan mempercepat realisasi belanja.

Yusuf menjelaskan, dana Pemda yang tersimpan di perbankan juga menunjukkan pola relatif konsisten dari tahun ke tahun. Saldo tersebut biasanya meningkat pada pertengahan tahun dan mulai menurun menjelang akhir tahun ketika proyek-proyek daerah mulai dibayarkan

"Karena itu, keberadaan dana di bank lebih tepat dipandang sebagai gejala dari pola belanja yang belum merata sepanjang tahun, bukan sebagai penyebab utama rendahnya realisasi belanja daerah," ujar Yusuf.

Meski demikian, lambatnya belanja daerah tetap memiliki konsekuensi ekonomi. Tertundanya belanja membuat proyek infrastruktur lokal, kontraktor daerah, hingga UMKM pemasok harus menunggu lebih lama untuk menerima pembayaran.

"Akibatnya, efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah menjadi lebih lambat muncul," kata Yusuf.

Selain itu, penumpukan belanja pada November dan Desember berisiko menurunkan kualitas belanja karena waktu pelaksanaan proyek dan pengawasan menjadi semakin terbatas.

Dampaknya terhadap layanan publik terutama terasa pada pembangunan dan pemeliharaan fasilitas. Sementara itu, layanan dasar dan pembayaran pegawai relatif tetap berjalan.

Di sisi lain, Yusuf mengingatkan bahwa dana Pemda yang tersimpan di perbankan tidak sepenuhnya menganggur. Dana tersebut menjadi sumber likuiditas penting bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) sekaligus mendukung fungsi intermediasi perbankan di daerah.

Namun, manfaat ekonominya dinilai tidak sebesar apabila dana tersebut telah direalisasikan menjadi proyek, pekerjaan, atau layanan yang dapat langsung dinikmati masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Yusuf melihat ada empat hal yang perlu diperkuat pemerintah.

Pertama, memperluas praktik lelang dini dan kontrak tahun jamak (multiyears) agar pelaksanaan pekerjaan dapat dimulai lebih cepat.

Kedua, memperkuat keterkaitan antara penyaluran transfer tertentu dengan capaian pelaksanaan dan hasil program.

Ketiga, memperbaiki manajemen kas daerah agar kebutuhan cadangan kas dapat dihitung lebih presisi.

Keempat, meningkatkan kapasitas pengelolaan proyek serta memberikan kepastian tata kelola agar pejabat daerah tidak terlalu berhati-hati hingga menunda pelaksanaan program yang sebenarnya sudah siap.

Menurut Yusuf, persoalan penyerapan belanja daerah juga perlu menjadi perhatian dalam rencana penambahan dana ke daerah yang bersumber dari hasil efisiensi anggaran pemerintah pusat.

Pasalnya, tambahan alokasi fiskal hanya akan memberikan manfaat maksimal apabila diikuti dengan peningkatan kapasitas penyerapan dan kualitas belanja daerah.

"Jika tidak, sebagian dana berisiko hanya menambah saldo kas daerah untuk sementara tanpa menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek," tandasnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Kuartal III 2026 Naik Jadi US$ 458,9 Miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×