Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras bagi para penggarong kekayaan negara. Dalam kurun waktu setahun terakhir, Kejaksaan Agung melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sukses mengamankan uang tunai senilai Rp 31,3 triliun.
Angka jumbo ini bukan sekadar statistik. Presiden menegaskan bahwa dana tersebut setara dengan biaya perbaikan 34.000 sekolah di seluruh penjuru Indonesia.
"Tahun lalu kita baru mampu memperbaiki 17.000 sekolah. Dengan uang sitaan ini, kapasitas kita melonjak dua kali lipat untuk membenahi sekolah yang telantar belasan tahun," tegas Presiden di Kejaksaan Agung Jumat 10 April 2026.
Baca Juga: Prabowo Perintahkan Audit dan Evaluasi Total Toba Pulp Lestari
Selain sektor pendidikan, dana tersebut diproyeksikan mampu mengguyur subsidi bagi lebih dari 500.000 rumah rakyat melalui skema Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Jika tidak diselamatkan oleh Satgas PKH, kekayaan ini dipastikan raib dijarah oknum tak bertanggung jawab.
Setara 10% APBN
Laporan Kejaksaan Agung turut mengungkap keberhasilan Satgas dalam menguasai kembali aset negara berupa kawasan hutan yang nilainya ditaksir mencapai Rp 370 triliun.
Mengingat total postur APBN berada di angka Rp 3.700 triliun, maka Satgas PKH telah berhasil menyelamatkan hampir 10% kekayaan negara.
"Bayangkan perubahan nasib rakyat jika Rp 370 triliun ini dikonversi menjadi digitalisasi sekolah, perbaikan MCK, hingga pembangunan ribuan jembatan di desa-desa," lanjut Prabowo.
Presiden menyadari risiko tinggi yang dihadapi anggota Satgas di lapangan, mulai dari intimidasi hingga ancaman fisik. Secara khusus, Prabowo memasang badan bagi timnya.
"Saya bentuk Satgas PKH lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 hanya tiga bulan setelah menerima mandat. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas, dia mengancam Presiden RI.
Kalau menghalangi mereka, dia menghalangi pekerjaan Presiden," cetus Prabowo tajam.
Baca Juga: Prabowo Bakal Bentuk Satgas Taman Nasional
Presiden mengimbau para elit birokrasi dan institusi negara untuk berhenti menggunakan wewenang demi membantu praktik pencurian uang negara.
Ia menyerukan penghentian praktik penyelundupan, tambang ilegal, hingga perkebunan ilegal yang selama ini merampok hak rakyat.
Menutup arahannya, Prabowo mengutip prinsip The Spirit of Capitalism yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi modern tidak bisa berjalan sendiri tanpa sokongan nasionalisme.
Ia memerintahkan Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, hingga Menkeu untuk bersinergi tanpa ragu.
"Kita harus memilih di pihak mana: pihak yang lurus dan adil untuk rakyat Indonesia, atau di pihak koruptor dan manipulator yang berani menertawakan NKRI. Saya perintahkan Jaksa Agung: tegakkan hukum, jika tidak mau bekerja sama, pidanakan!" tadasnya.
Tonton: Mayoritas Warga AS Dukung Pemakzulan Trump! Dampak Perang Iran Meledak di Dalam Negeri
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News













