Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto bakal membangun 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih, hal ini sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditandatangani 27 Maret 2025.
Presiden Direktur Koperasi Syariah Banteng Mikro Indonesia (BMI), Kamaruddin Batubara mengatakan optimalnya suatu koperasi itu sangat ditentukan dari proses pemilihan pengurus dan pengawasnya.
Di mana, kata dia, harus berdasarkan musyawarah di desa dan dipastikan tidak ada hubungan semenda dengan Kepala Desa/Lurah. Selain itu, bisnis koperasi harus dijalankan profesional dengan berorientasi profit.
Baca Juga: Amanat UU, Aspenda Beberkan Peran Perusahaan Penjamin di Kopdes Merah Putih
“Jika ini dijalankan dan tidak keluar dari nilai-nilai dan jati diri koperasi maka perannya bisa optimal, sehingga ekonomi desa akan mandiri,” ujarnya kepada KONTAN, Kamis (17/4).
Kamaruddin mengungkapkan, saat ini banyak koperasi yang menjalankan bisnis mirip dengan rencana bisnis Kopdes Merah Putih. Menurutnya, semua bidang usaha dapat dijalankan oleh Kopdes selama mendukung kemajuan ekonomi.
Di sisi lain, dia bilang, yang perlu dilakukan dalam pengembangan koperasi di Indonesia pertama, regulasi perlu menegaskan koperasi sebagai lembaga bisnis yang berorientasi profit dan sosial, jangan disamakan dengan filosofi bisnis Perseroan yang kapitalistik.
Baca Juga: Mitigasi Risiko Kopdes Merah Putih, Kemenkop Jajaki Kerja Sama dengan Aspenda
Kedua, kebijakan ekonomi pemerintah harus mengejar pemerataan, tidak melulu pertumbuhan. Ketiga, libatkan koperasi dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan pemerintah.
“Terkait keberadaan Koperasi Merah Putih akan penting jika tata kelolaanya transparan, akuntable, responsif, demokratis, independen dan fairness (adil),” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
