Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertimbangkan kembali pemberian dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sebab, alokasi dana kompensasi tersebut tidak sesuai dengan perhitungan awalnya.
Semula PPP setuju bila alokasi anggaran dana bantuan langsung tunai sebesar Rp 25,6 triliun. Namun, ternyata, DPR dan pemerintah sepakat anggarannya dipangkas menjadi Rp 17,8 triliun.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengatakan, bila anggaran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) menjadi sebesar Rp 17,8 triliun maka besaran kenaikan harga BBM subsidi tidak perlu sebesar Rp 1.500 per liter. "Karena ketika BBM bersubsidi naik, maka harga pokok pasti akan ikut naik. Dan yang pertama terpukul dengan kenaikan ini adalah masyarakat miskin dan hampir miskin yang pengeluaran utamanya adalah untuk konsumsi," tutur Suryadharma, Rabu (28/3).
Sebelumnya, PPP menyetujui besaran alokasi BLSM sebesar Rp 25,6 triliun untuk masyarakat miskin dan hampir miskin. Dalam perhitungan PPP, alokasi dana untuk BLSM adalah separuh dari total jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 12,8 triliun.
Sisa dari anggaran tersebut, menurut Suryadharma diarahkan untuk kegiatan produktif masyarakat terutama didaerah tertinggal. "Separuh dana harus disalurkan untuk kegiatan produktif masyarakat, terutama adalah untuk pembangunan lahan pertanian," tandasnya.
Dengan fokus utama pembangunan lahan pertanian, setidaknya terdapat lima hal yang dapat ditingkatkan oleh pemerintah. Pertama, adalah penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga tingkat pengangguran akan berkurang. Kedua adalah dengan meningkatkan kersejahteraan petani.
Ketiga,membantu mengurangi ketergantungan impor pangan. "Peningkatan pencapaian selanjutnya adalah dapat meningkatkan ketahanan pangan. Dan kelima adalah dapat membentuk roda perekonomian baru di daerah yang tertinggal secara ekonomi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
