Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengusulkan pemerintah untuk menghapus pajak (PPh) atas penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan bagi masyarakat yang menjual atau tanahnya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ferry Mursydan Baldan, Menteri Agraria dan Tata Ruang mengatakan, usulan tersebut diberikan dengan beberapa pertimbangan.
Pertama, keadilan bagi masyarakat. Ferry mengatakan, masyarakat yang menjual atau tanahnya dibebaskan untuk pembangunan infrastruktur telah berkorban untuk pembangunan.
"Kasihan mereka, tanah mereka sudah dipakai, kita sudah kasih harga mereka walau dengan penilaian tim independen, kemudian masih dipajaki," katanya di Jakarta Senin (25/4).
Pertimbangan kedua, untuk kelanjutan hidup dan usaha. Ferry berharap, pembebasan PPh tersebut bisa menjadi insentif bagi masyarakat yang mau memberikan tanah mereka untuk pembangunan infrastruktur. Dengan upaya tersebut, diharapkan, setelah tanahnya dibebaskan, masyarakat bisa melanjutkan hidup mereka secara lebih baik.
Sebagai catatan saja, pengenaan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan saat ini diatur dalam PP No. 71 Yahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Dalam pp tersebut, besaran PPh yang dikenakan sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
Ferry mengatakan, agar pemotongan PPh tersebut bisa dijalankan, pihaknya secara resmi sudah mengajukan permohonan kepada Kemenyerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Lukita Dinarsyah Tuwo, Sekretaris Menko Perekonomian mengatakan pembebasan PPh sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang memungkinkan.
"Bisa dipertimbangkan, kalau itu untuk kepentingan umum," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
