Reporter: Diade Riva Nugrahani |
JAKARTA. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah menandatangani Keputusan Kerjasama atau MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal itu dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah sengketa tanah di Indonesia.
Kapolri Jendral Bambang Hendarso Hinuri mengatakan sepanjang tahun 2007 ada 7491 kasus pertanahan yang harus diinventarisasi atau diidentifikasi untuk menunjukkan adanya kepastian hukum. Dari data tersebut, BPN menindaklanjutinya dengan menjalin kerjasama dengan Kepolisian RI melalui MOU untuk menyelesaikan aspek pertanahan tersebut.
"Dari ribuan kasus yang dilaporkan BPN ada kasus yang kami dalami dan identifikasi terutama yang terkait masalah pidananya" kata Bambang.
Kepala BPPN Joyo Winoto mengatakan kerangka penyelesaian dari BPN dan Kapolri melahirkan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Operasi Tuntas Sengketa khusus menangani sengketa di luar pidana sedangkan Sidik Sengketa khusus kasus sengketa tanah pidana.
"Sampai dengan minggu kemarin, kami sudah menyelesaikan 1180 kasus,” kata Joyo. Sedangkan khusus untuk masalah pidana, dari yang tadinya ditargetkan hanya 162 kasus pidana, ternyata yang ditangani mencapai 169 kasus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
