/2010/01/11/1512445198.jpg "Politisi DPR Mendesak Penundaan FTA")
Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Desakan kepada pemerintah agar menunda pelaksanaan Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China tak hanya datang dari para pengusaha. Wakil rakyat di Senayan juga mendesak hal serupa. Fraksi Golkar meminta agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas yang sudah dimulai pada 1 Januari itu.
Fraksi kedua terbesar di DPR itu menilai, pelaksanaan perdagangan bebas sangat merugikan industri dalam negeri, terutama sektor manufaktur. Pelaksanaan FTA bakal membuat industri manufaktur tidak bisa bersaing secara terbuka dengan serbuan produk China. Akibatnya, akan banyak pabrik manufaktur yang kolaps karena produknya tak laku lagi di pasaran. “Ini bisa berdampak PHK besar-besaran,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, Minggu (10/1).
Desakan juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling terpukul dengan pelaksanaan kesepakatan FTA ASEAN-China. Bahkan, sebelum perdagangan bebas itu berlaku, buah-buahan asal China sudah membanjiri pasar domestik.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon memperkirakan hal serupa. Penerapan perjanjian ini akan membawa sejumlah dampak negatif. Pertama, hilangnya pemasukan bea dan cukai dari sisi anggaran negara. “Ada potential loss penerimaan negara,” ujar Nurdin. Kedua, Hanura menilai ancaman terbesar dari pelaksanaan FTA adalah bangkrutnya industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri yang akan sulit bersaing dengan China.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
