Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengevaluasi kembali keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,98 triliun terhadap PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) tahun ini.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan, keputusan tersebut telah dibahas dalam rapat Komite Privatisasi BUMN yang dilaksanakan hari, Rabu (10/8).
“BTN masih perlu dievaluasi lagi. Ada beberapa yang memang ini lagi dievaluasi lagi. Ini kan rapat komite privatisasi BUMN,” tutur Susiwijono kepada awak media, Rabu (10/8).
Baca Juga: KAI Dapat Restu PMN Rp 4,1 Triliun untuk Percepat Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Ia menyebutkan pada rapat tersebut telah dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Irfan Setiaputra di Kantor Kemenko Perekonomian.
Dalam kesempatan yang sama, Susiwijono juga membeberkan dalam rapat tersebut pemerintah membahas rencana PMN untuk 3 BUMN yakni PT Garuda Indonesia, PT Waskita Karya, dan PT BTN. Selain BTN, dipastikan PMN untuk Garuda dan Waskita akan dicairkan.
“Ada 3 (BUMN), yakni PT Waskita Karya Rp 3 triliun, Garuda Rp 7,5 triliun, dan BTN. Tapi BTN belum diputuskan,” jelasnya.
Khusus untuk Garuda, pemerintah tinggal menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan diterbitkan dalam waktu dekat.
“PMN itu kan perlu PP, PP-nya akan kita kejar untuk kita selesaikan segera, dalam waktu dekat ini. Kalau PP kan perlu waktu, tapi paling tidak di bulan-bulan ini,” tambahnya.
Adapun sebelumnya, Komisi VI DPR telah menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberikan PMN sebesar Rp 2,98 triliun pada bank spesialis kredit perumahan tersebut tahun ini.
Baca Juga: Erick Thohir: Kalau Ditunda, Anggaran Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan Lebih Mahal
Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun.
Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60% saham pemerintah di BTN maka total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai sekitar Rp 4,9 triliun.
Sehingga tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa dileverage ke dalam penyaluran kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengalikan Rp 4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
