Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Anggota DPR dari Fraksi PKS Indra menegaskan, PKS akan tetap menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi. Sebab, kebijakan ini diyakini akan menyengsarakan ratusan juta rakyat kecil di Indonesia.
Saat dihubungi KONTAN, Senin, (17/6), dia menjelaskan bahwa persoalan kenaikan BBM bukanlah sekedar membicarakan kenaikan harga sekitar Rp 1.500/Rp.2.000 per liter. "Persoalan mendasar yang sesungguhnya adalah multipel efek dari kenaikan BBM tersebut," tegasnya. Indra melihat, kenaikan BBM akan berdampak pada melambungnya harga sembako, harga barang, biaya transportasi, dan lainnya.
Selain itu, Indra menganggap, perjuangan buruh dalam menuntut kenaikan upah minimum pada akhir tahun lalu juga akan berakhir sia-sia. Sebab, dengan kenaikan berbagai harga barang, daya beli buruh/masyarakat otomatis menurun. Di sisi lain, terjadi degredasi nilai upah buruh.
"Dampak itu semua adalah orang miskin semakin miskin dan akan berakibat melonjaknya pertambahan orang miskin baru," kata pria yang juga duduk di Komisi IX DPR tersebut.
Kekhawatiran lainnya adalah dampak kenaikan harga BBM terhadap lonjakan harga komoditas. Kondisi ini dikhawatirkan akan berimbas kepada kenaikan biaya produksi dan akan berujung pada efesiensi karyawan yang dilakukan perusahaan. "Denga kata lain, dalam waktu dekat akan ada potensi PHK massal besar-besaran," ujar Indra.
Indra mengkritik ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan besarnya konsumsi BBM. Selain itu, ia juga melihat pemerintah gagal mengatasi masalah mafia BBM yang menyelundupkan BBM kepada pihak asing serta maraknya penyimpangan BBM bersubsidi yang ternyata dijual kepada perusahaan-perusahaan tambang dan pabrik-pabrik.
"Makanya saya jadi bingung, apakah pemerintah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atas penyelundupan dan penyimpangan tersebut. Seharusnya hal ini yang ditindak dan diberantas sejak dulu," kata Indra.
Sebagaimana diketahui, Fraksi PKS termasuk salah satu 3 Fraksi yang menolak kenaikan BBM bersubsidi. Kedua Fraksi lain adalah PDI Perjuangan dan Hanura. Keputusan kenaikan BBM dan pemberian kompensasi BLSM akan diputuskan dalam Sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, hari ini, (17/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
