Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Habib Nabiel Al Musawwa, merasa gerah dengan tudingan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mengkambing hitamkan Menteri Pertanian Suswono. Menurutnya, sikap Hatta tersebut merupakan bentuk lempar tanggung jawab.
Nabiel membantah tudingan Hatta yang menyalahkan persoalan kenaikan harga daging sapi kepada Mentan Suswono. Pasalnya, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin agar Bulog segera melakukan impor daging sapi, yang volumenya mencapai 5.000 ton.
“Saat ini Bulog tidak perlu memakai izin importir terdaftar (IT) lagi. Karena Kemendag sudah mengeluarkan Permendag No.22/2013 sebagai pengganti Permendag No.24/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan beberapa waktu lalu,” ujar Habib di Gedung DPR, Rabu (10/7).
Habib menambahkan, kenaikan harga daging sapi yang mencapai di atas Rp 100.000 per kg di beberapa pasar di Indonesia seharusnya tidak terjadi jika Hatta menjalankan fungsinya sebagai Menko dengan benar. "Ini sudah kerja tidak koordinatif dan antisipatif, masih saja menyalahkan anak buahnya. Aneh kalau selaku Menko bekerja seperti itu, jangan-jangan dia (Menko) tidak mengerti dengan teknis pelaksanaan Permendag tersebut," ujar Habib.
Habib juga menjelaskan bahwa kebijakan stabilisasi harga daging telah diputuskan dalam rapat dengan Menko Perekonomian bulan April lalu. Sedangkan kenaikan harga daging sapi bukan karena Mentan lamban mengeluarkan rekomendasi impor, tetapi disebabkan Bulog masih menunggu kelengkapan dokumen dari Kemendag untuk melaksanakan impor daging. Padahal penugasan Bulog dimaksudkan untuk menstabilkan harga daging jelang Ramadhan dan Lebaran," jelas pria yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut.
Kondisi keterlambatan inilah, yang menurutnya, menyulitkan pergerakan Bulog sebagai stabilisator. Apalagi, Bulog dituntut untuk menurunkan harga sampai level Rp 75 ribu per kilogram (kg). "Kalau sudah begini, akhirnya masyarakat lagi yang jadi korban kenaikan harga akibat saling lempar tanggungjawab dan tidak becusnya pejabat terkait dalam hal ini Menko dan Mendag," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
