Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Meski beberapa hari terakhir, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkali-kali menegaskan tidak sepakat terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tetapi ternyata partai tersebut pernah memberikan persetujuannya. Menurut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edi dalam rapat koalisi sekertariat gabungan (setgab), PKS sempat menyatakan tak keberatan.
"Setahu saya, seingat saya pas rapat (PKS) itu tidak keberatan," kata Tjatur saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/6).
Menurutnya, kala itu tak ada satu pun partai anggota koalisi keberatan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kata Tjatur, semua partai anggota koalisi paham bahwa menentukan harga BBM itu domain pemerintah berdasarkan Undang-undang. Namun ia enggan untuk menanggapi perubahan sikap PKS yang kini justru menolak keras.
"Saya no comment, masing-masing punya fatsun, punya code of conduct masing-masing," imbuhnya.
Tjatur mengaku tak masalah dengan sikap PKS tersebut. Menurutnya dikeluarkan atau tidaknya suatu partai dari koalisi setgab itu tergantung Presiden SBY.
Hal senada juga diungkapkan oleh ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar. Ia pun mengaku tak terganggu dengan sikap PKS. Menurutnya untuk mendukung atau tidak kebijakan pemerintah itu tergantung hak masing-masing partai.
"Kita serahkan sepenuhnya ke partai politik. Berani gak pak SBY?" ujar Hasrul.
Sementara itu, malam ini (4/6), koalisi Setgab juga tengah menggelar rapat untuk membahas kenaikan harga BBM dan dana kompensasinya. Rapat tersebut dilangsungkan di rumah dinas Wakil Presiden Boediono. Rencananya, pimpinan partai dan pimpinan fraksi akan hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun anggota koalisi adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PKS dan PKB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
