Reporter: Mohamad Jumasri | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Mbalelonya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golongan Karya (Golkar) dalam masalah pansus pajak rupanya masih menyisakan kejengkelan politisi dari Partai Demokrat. Setelah positif reshuffle tidak akan terjadi dalam waktu dekat, kini muncul wacana untuk menghukum PKS dan Golkar.
Menurut politisi PKS Nasir Zamil, sebenarnya sah-sah saja jika kedua partai ini dihukum oleh petinggi partai koalisi yakni Partai Demokrat. Tapi tidak elok kalau PKS dan Partai Golkar yang minta untuk diberikan sanksi.
"Ya kan sebenarnya ada partai yang menyuruh PKS dan Partai Golkar untuk diberikan hukuman terkait masalah angket pajak tersebut," ujarnya ditemui di depan Komisi III DPR, Kamis (10/3).
Nasir menjelaskan, sebenarnya sewaktu kejadian menyatakan pendapat tentang angket pajak, PKS dan Partai Golkar merasa tidak menyalahi aturan atau perjanjian di dalam Sekretariat Bersama (Setgab). "Sebenarnya kan platform koalisi itu pembangunan, demokrasi dan keadilan, itu lihat mana yang membuat kami salah gak ada," jelasnya.
Nasir juga menegaskan, sebaiknya semua permasalahan ini langsung dibicarakan oleh Presiden SBY. “Itu biar presiden yang menanggapinya," tegasnya.
Nasir juga mengisyaratkan agar partai yang berada di dalam Setgab harus mempunyai aturan main. Seperti misalnya sikap dalam membahas masalah RUU DIY dan RUU Pemilu. "Agar kita memiliki pandangan yang sama dan tujuan yang sama," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
