kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

PKS cuek dengan isu reshuffle kabinet


Selasa, 14 September 2010 / 17:20 WIB


Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Edy Can

JAKARTA. Isu perombakan kabinet menjelang setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tak bikin pusing Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menilai isu reshuffle itu hanya gertakan untuk partai koalisi.

Sekretaris PKS Anis Matta mengaku partainya tak pernah dihubungi oleh Presiden SBY untuk membicarakan perombakan kabinet tersebut. "SBY dan Sekretariat Gabungan Partai Politik tidak pernah membicarakan reshuffle," ujar Anis, Selasa (14/9).

Bila ternyata ada reshuffle, Anis menambahkan rapor UKP4 tidak bisa dijadikan bahan untuk evaluasi menteri. Dia beralasan hasil UKP4 itu cacat dalam metodologinya. Dia mencontohkan salah satu evaluasi adalah tidak turunnya anggaran untuk satu kementerian. "Yang bertanggungjawab soal anggaran kan bukan menteri yang terkait," ujar Anis.

Isu reshuffle ini mencuat menjelang evaluasi setahun kinerja pemerintahan SBY pada Oktober mendatang. Namun, isu ini kemudian diikuti dengan langkah Partai Golongan Karya menguak kembali kasus penyelamatan Bank Century.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertanyakan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendahulukan pengusutan dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom ketimbang kasus Bank Century. Golkar telah membantah pengungkapan kasus Bank Century sebagai proses tawar menawar untuk mempertahankan kadernya di kabinet.

Anis juga sepakat. Dia mengatakan pengungkapan kasus Bank Century itu sudah menjadi keputusan rapat paripurna DPR. Alhasil, dia menilai kewajiban DPR mengawasi pengusutan kasus yang telah lama mati suri itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×