Reporter: | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku pasrah apabila Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar direshuffle. Isu ini mengemuka menyusul adanya dugaan keterlibatan dalam kasus suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT).
"Ini bukan persoalan ihklas atau tidak ikhlas, melainkan hal itu merupakan hak presiden. Kita serahkan ke presiden,"ujar Ketua DPP PKB, Abdul Malik Haramain saat ditemui usai acara diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu(17/9/2011).
Malik berpendapat, sebelum Presiden SBY melakukan perombakan atas pembantunya, sebaiknya mempertimbangkan etos kerja dari para menteri atau pembantunya itu.
"Reshuffle dari dulu sudah menjadi hak presiden sepenuhnya. Cuma saya sarankan, reshuffle itu harus mempertimbangkan etos kerjanya. Presiden juga harus mempertimbangkan politik," jelasnya.
Hal tersebut, lanjut Malik, dianggap penting karena pada faktanya dalam kabinet Partai Demokrat tidak sendirian. Mereka menang karena ada sokongan dari partai politik lain. (Willy Widianto/Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
