Reporter: Teddy Gumilar | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Dewo Putranto mengatakan pinjaman US$ 35 juta dari ADB adalah fasilitas yang diberikan ADB bagi negara-negara pemilik saham dan anggota ADB.
“Saham kita di ADB lebih dari 5% dan ada fasilitas ini, jadi kita manfaatkan untuk program pemerintah pusat di daerah,” tukas Dewo di Gedung Bappenas, Rabu (21/7). Dana pinjaman ini juga tidak akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Pasalnya, dana pinjaman senilai US$ 350 juta ini bukan merupakan pinjaman program, tetapi pinjaman proyek. Sehingga, dana langsung dialokasikan ke proyek yang dimaksud. “Kesepakatan dengan ADB sudah ada dan akan segera cair tahun 2011,” tambahnya.
Menanggapi rencana pinjaman baru ini, Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan, pinjaman dari ADB ini membuktikan bahwa pernyataan presiden dan Menteri Keuangan soal pengurangan utang selama ini tak lebih dari politik pencitraan semata. Komitmen itu tidak pernah diiringi kebijakan lanjutan soal bagaimana skenario pengurangan utang tersebut. “Sejak 2005 presiden bilang pengurangan utang. Tapi itu tidak pernah disusul oleh inpres atau perpres sebagai instuksi presiden kepada bawahannya untuk mengurangi pinjaman luar negeri maupun penerbitan obligasi,” tandas Dani.
Di sisi lain, Dani menyoroti karakteristik pinjaman ADB yang cenderung lebih memberikan keuntungan besar bagi pemilik saham terbesar lembaga keuangan tersebut, yaitu Jepang. “Dari riset yang kami lakukan, 60% manfaat pinjaman ADB diperoleh Jepang karena kontraktor proyek dan tenaga ahli serta sebagian kebutuhan proyek tersebut berasal dari Jepang,” tukasnya.
Seperti diketahui, ADB memberikan pinjaman sebesar US$ 35 juta kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu merehabilitasi dan mengembangkan sanitasi tiga kota di Indonesia. Pinjaman tersebut digunakan untuk membangun sekitar 280 fasilitas sanitasi komunal di daerah miskin di dua kota tersebut.
Selain itu, pinjaman juga akan digunakan membuat sistem pengolahan limbah untuk proyek pembangunan perumahan murah di Medan. Sistem pembuangan limbah di kedua kota itu akan direhabilitasi dan diperluas hingga sanggup melayani 28.000 rumah tangga tambahan. Proyek tersebut akan melibatkan dukungan masyarakat termasuk perempuan dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
